PEMERINTAH terus mengupayakan percepatan pembangunan hunian di seluruh Indonesia. Khusus untuk kota-kota besar, salah satu program yang didorong pemerintah adalah mengembangkan hunian terjangkau dengan skala besar, yakni apartemen bersubsidi atau rumah susun sederhana milik (rusunami). Bagaimana prospeknya?

Pemerintah juga mendorong pembangunan apartemen bersubsidi di kota-kota penyangga Jakarta, seperti di Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Depok. Ini karena yang membutuhkan tempat hunian bukan hanya masyarakat Jakarta. Bahkan, pemerintah telah menyatakan 50 persen dari penyerapan pembangunan 1.000 menara apartemen bersubsidi di sejumlah kota di Indonesia adalah masyarakat yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Muhammad Yusuf Asy'ari, sekarang merupakan saat yang tepat membeli apartemen bersubsidi. Apalagi sekarang, harga tanah di kota besar khususnya Jakarta terus melonjak. Karena itu tidak salah bila ada yang mengatakan bertempat tinggal di apartemen bersubsidi akan menjadi gaya hidup masa mendatang masyarakat di kota besar.

Mahalnya harga tanah membuat sebagian masyarakat menyiasatinya dengan membeli hunian di dekat Jakarta. Padahal sebenarnya tinggal di luar Jakarta akan terkena persoalan lain, di antaranya terjebak kemacetan. Akibatnya ketika tiba di tempat kerja, pikiran sudah tidak lagi segar. "Tinggal di apartemen bersubsidi merupakan gaya hidup masa depan," sebutnya.

Sebagai gaya hidup baru, tentunya masih ada hal yang perlu disesuaikan untuk tinggal di apartemen bersubsidi. Maklumlah, tinggal di apartemen bersubsidi berbeda dengan saat tinggal di landed house. Sebut saja kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kalau di landed house, pemilik rumah bisa langsung membuang ke luar jendela rumah. Tapi, kalau di apartemen bersubsidi, hal itu tidak boleh dilakukan.

Karena itulah, tinggal di apartemen bersubsidi juga memerlukan tenggang rasa yang besar antarsesama penghuni apartemen bersubsidi. Karena itulah, di setiap apartemen bersubsidi diperlukan sebuah yayasan atau organisasi yang bisa mewadahi keperluan penghuninya. Yayasan atau organisasi tersebut akan mengurus persoalan sampah, aktivitas sosial, hingga keamanan penghuni.

Pemerintah menyadari masyarakat masih memerlukan waktu untuk memilih hidup di apartemen bersubsidi. Selain itu, pengondisian masyarakat juga dilakukan dengan membangun rumah susun sewa yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Rumah susun tersebut dibangun tidak jauh dari kampus. Setelah lulus kuliah, mahasiswa tersebut diharapkan terus tinggal di apartemen bersubsidi atau sejenisnya.

Wakil Ketua Bidang Rusunawa DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Ikang Fawzi menyebutkan, sejumlah negara Asia seperti Singapura dan Hong Kong telah lama membiasakan diri tinggal di rumah yang seperti apartemen bersubsidi. Hasilnya dapat terlihat dari banyak bermunculannya kawasan hunian horizontal.

Kawasan seperti itu dianggap lebih menguntungkan bagi lingkungan. Sebab, tidak perlu banyak memerlukan lahan untuk membangunt empat hunian yang jumlahnya mencapai ratusan unit. Kondisi seperti itu tentunya juga akan sangat membantu menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam menjaga daerah resapan air.

Tempat hunian seperti itu merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal di Jakarta dengan harga terjangkau. Bagaimana tidak, pemerintah telah membuat klasifikasi apartemen bersubsidi. Karena itu, pengembang harus mengikuti aturan yang telah ditentukan pemerintah.

Walaupun begitu, masyarakat tidak perlu khawatir apartemen bersubsidi yang dibangun pengembang memiliki kualitas yang kurang bila dibandingkan dengan apartemen. Karena pengembang telah berkomitmen dan mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan kawasan hunian yang layak untuk ditinggali. Karena itu tidak aneh kalau pengembang juga membangunkan tempat olahraga dan bisnis di kawasan apartemen bersubsidi yang dibangunnya.

Namun, untuk menjadikan apartemen bersubsidi sebagai alternatif tempat tinggal bagi masyarakat, harus terus disosialisasikan. Karena kenyataannya, masyarakat Indonesia masih menjadikan landed house sebagai pilihan utama tempat tinggal. Masyarakat masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya hidup tinggal di rumah horizontal.

Sementara pengamat properti Panangian Simanungkalit mengakui kalau tinggal di apartemen bersubsidi akan menjadi gaya hidup di masa depan. Untuk mempercepatnya, diperlukan campur tangan yang lebih besar dari pemerintah. Mulai dari memberikan insentif hingga mengeluarkan beberapa aturan yang terkait dengan standardisasi.

Hal itu penting agar pengembang semakin terpacu membangun apartemen bersubsidi. Adanya standardisasi akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman tinggal di apartemen bersubsidi. Sebab, saat ini terkesan pembangunan apartemen bersubsidi seperti tidak memiliki konsep. Pengembang bisa membangun di mana saja dan terkesan mengacuhkan kepentingan masyarakat. "Kalau membangun di pinggir Jakarta tentunya masyarakat akan lebih memilih membeli landed house daripada apartemen bersubsidi," ucapnya.

Beberapa standardisasi yang perlu diatur pemerintah adalah lokasi apartemen bersubsidi, akses transportasi, akses ekonomi, hingga fasilitas yang disediakan.