Jamkesmas dan Tantangannya

JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang telah dirancang oleh Departemen Kesehatan sebagai pengganti askeskin juga terdapat persoalan. Melalui hasil riset ICW (Indonesia Corruption Watch) di awal tahun 2009 lalu, ditemukan enam persoalan dalam pelaksanaan program Jamkesmas.

Enam permasalahan tersebut adalah data peserta yang belum akurat, sosialisasi yang belum optimal, adanya pungutan untuk mendapatkan kartu, adanya peserta yang tidak menggunakan kartu ketika berobat, adanya pasien Jamkesmas yang mengeluarkan biaya, dan masih buruknya kualitas pelayanan pasien Jamkesmas.

Ade Irawan, peneliti ICW sekaligus Koordinator Monitoring Pelayanan Publik mengatakan, perlunya perbaikan oleh Departemen Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ade juga menegaskan agar pemerintah tetap memegang amanat konstitusi untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, supaya jaminan kesehatan terlaksana menyeluruh dan terpadu.

Namun, demi kelancaran penyelenggaraaan Jamkesmas, Departemen Kesehatan pun menyediakan layanan pengaduan terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat. "Jika masyarakat mengalami keluhan tentang Jamkesmas, hanya tinggal mengirimkan pesan pendek ke 0812-1167755," ujar Kepala Pusat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Departemen Kesehatan, Abdul Chalik M.

Untuk tahun 2009, program Jamkesmas mencakup 76,4 juta jiwa dengan jumlah anggaran Rp4,6 miliar. Dari total 76,4 juta peserta Jamkesmas, 2,6 juta di antaranya merupakan kelompok gelandangan. Di awal April lalu, tercatat jumlah gelandangan dan pengemis yang masuk ke dalam program Jamkesmas mencapai 350.000 orang. "Susahnya minta ampun mendata mereka," keluh Chalik. Harapannya, masyarakat yang termasuk di dalamnya, benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan tentunya menyehatkan.

Sumber:
Anugerah Pharmindo Lestari News Magazine
www.aplcare.com