Pemborosan anggaran, Pemerintah terus dikecam

|

Misbahol Munir (Okezone), Ferdinan (Okezone) - Okezone

Rapat Kabinet. (Dok. Okezone)

Pemborosan anggaran, Pemerintah terus dikecam
Sindonews.com - Jumlah anggaran negara yang dihabiskan hingga Rp30,7 miliar pertahun untuk kegiatan rapat kabinet terus menuai kritik. Hal itu sangat bertentangan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Tio Capella menganggap ini suatu pemborosan. Apa lagi, jumlah hutang Indonesia saat ini mencapai sekira Rp1.700 triliun lebih. "Ini sesuatu yang irasional," ujar Patrice, Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Dia mengatakan, Indonesia seharusnya melakukan pengetatan pengeluaran anggaran. "AS saja melakukan pengetatan pengeluaran untuk para pejabatnya," tukasnya.

Kritikan juga datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy. Diakuinya, hanya untuk kegiatan rapat kabinet, biaya sebesar itu cukup mengejutkan dirinya.

"Berarti sehari satu koma sekian miliar. Ini biaya yang sangat besar, apa lagi di tengah himpitan hidup masyarakat seperti saat ini," tukas Aboe.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menambahkan, rapat yang menghabiskan biaya sebesar itu, manfaatnya juga tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka itu, dia mengetuk hati para elit di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II untuk berempati terhadap penderitaan masyarakat Indonesia saat ini.

Lanjutnya, masyarakat saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Bahkan, untuk mendapatkan sebuah keadilan saja mereka juga masih kesulitan.

"Saya kira rakyat tidak akan mempersoalkan berapapun biaya yang diperlukan untuk rapat kabinet ketika memang kebijakan mereka dapat dirasakan langsung," imbuhnya.

Senada dengan Aboe Bakar. Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin menilai Pemerintah telah melakukan suatu hal yang mubazir. Artinya, pemerintah telah melanggar aturannya sendiri yang telah dicanangkan sebelumnya untuk melakukan penghematan anggaran negara.

"Jika di pusat kekuasaan sendiri tidak efisien dan cenderung anggaran gemuk, maka bisa dibayangkan di tingkat pemerintahan dan birokratnya. Artinya banyak anggaran yang sifatnya tidak perlu tetapi diada-adakan," ucap Nurul.

Lebih lanjut dikatakan oleh anggota Komisi II DPR ini, biaya sebesar itu lebih bermanfaat jika digunakan untuk program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat. "Menurut saya (alokasi anggaran itu-red) memang terlalu tinggi," tutupnya.

(kis)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Ajarkan Menyikat Lidah Anak Itu Penting!