Revitalisasi Posyandu

Kamis, 23 Februari 2012 - 10:48 wib | SINDO -

Kegiatan posyandu (Foto: Gizimu)

Revitalisasi Posyandu
CIKAL-BAKAL posyandu atau pos pelayanan terpadu ditetapkan Departemen Kesehatan pada 1975 dengan merancang Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
 
Ini adalah strategi pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip gotong-royong dan swadaya masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan yang dilakukan bersama petugas kesehatan secara lintas program dan lintas sektor. Kegiatan PKMD pertama kali diperkenalkan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, diselenggarakan dalam pelbagai bentuk.

Kegiatan PKMD untuk perbaikan gizi, dilaksanakan melalui Karang Balita, sedangkan untuk penanggulangan diare melalui Pos Penanggulangan Diare. Untuk pengobatan masyarakat di perdesaan melalui Pos Kesehatan, serta untuk imunisasi dan keluarga berencana (KB) dilakukan di Pos Imunisasi dan Pos KB Desa.

Namun, pelayanan kesehatan justru menjadi terkotak-kotak, menyulitkan koordinasi, serta memerlukan lebih banyak sumber daya. Untuk mengatasinya, pada 1984 dikeluarkanlah Instruksi Bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN,dan Menteri Dalam Negeri, yang mengintegrasikan berbagai kegiatan masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut dengan posyandu.

Kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk lebih mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sesuai dengan konsep GOBI-3F (Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Imunization, Female Education, Family Planning and Food Suplementation) atau lima kegiatan posyandu, yaitu kesehatan ibu dan anak (KIA), KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Namun, sejak krisis ekonomi, kegiatan posyandu menjadi menurun. Banyak kegiatan di posyandu yang tidak aktif, bahkan sampai ditutup.

Untuk menggiatkan kembali layanan di posyandu, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu. Isinya, setiap gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia wajib menjalankan program revitalisasi posyandu secara aktif. Surat tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan bersama dengan semangat kebersamaan dan keterpaduan untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu.

Meski begitu, imbauan tersebut sepertinya belum membuahkan hasil yang maksimal. Posyandu seakan “mati suri”. Kiprahnya seperti istilah ”hidup segan, mati tak mau”. Kegiatannya selama ini semakin sayup, lamat-lamat tak terdengar.
 
Menurut Dr Hadiat MA, Direktur Komunitas Kesehatan dan Nutrisi BAPPENAS, dari sekitar 270.000 posyandu yang ada di Indonesia, hanya setengahnya yang masih aktif. Padahal, posyandu efektif dalam mendukung tercapainya target Millenium Development Goals (MDGs), terutama poin memberantas kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Karena, kegiatan di posyandu paling umum adalah menimbang bayi dan mencatat status pertumbuhan, pelayanan gizi, dan ibu hamil.

“Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan semua pihak,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk “Revitalisasi Posyandu: Peningkatan Kapasitas Kader Sebagai Ujung Tombak Usaha Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak” bersama Kraft Foods Indonesia dan Save the Children di Hotel Mandarin Oriental.

Upaya tersebut, lanjut dia,antara lain membentuk Tim Pokjanal Posyandu yang berfungsi membina perkembangan posyandu secara berjenjang, baik tingkat kabupaten atau kota sampai kecamatan. Selain itu, terdapat program dalam rangka peningkatan kinerja kader. Karena selama ini diketahui hanya 30 persen kader yang telah terlatih. Terkait pendanaan, pemerintah juga telah mengeluarkan Bantuan Operasional Kesehatan untuk membantu pemerintahan kabupaten dan kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju MDGs.

“Bisa dipakai untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif seperti pembelian vaksin dan kegiatan surveilans,” tutur Hadiat.
 
Hidayat menyadari minat masyarakat untuk mengembangkan posyandu saat ini makin berkurang. Karena itu dia mengingatkan masyarakat untuk kembali menggiatkan layanan di sarana kesehatan dasar ini.
(tty)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Konsumsi Obat Asma Bikin Keropos Tulang