Dokter Malpraktik Ditahan, Upaya Kriminalisasikah?

|

Qalbinur Nawawi - Okezone

Ilustrasi dokter (Foto: Google)

Dokter Malpraktik Ditahan, Upaya Kriminalisasikah?
KEJADIAN penangkapan Dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG kini mulai menjadi buah bibir semua orang. Di mana sejumlah orang menganggap ada kejanggalan yang mengarah pada dugaan upaya kriminalisasi dokter. Benarkah?
 
Menurut Dr. dr. Budi Imam Santoso, SpOG (K) selaku Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RS. Cipto Mangunkusumo, ikut merasakan kejangggalan. Pasalnya, merujuk hasil keputusan Pengadilan Negeri Manado pada 2011 yang membebaskan Dr. Ayu dan kawan-kawan dari semua dakwaan, tetapi pada akhirnya ditahan. Apalagi kalau dari prestasinya Dr. Ayu sangat baik dan sudah menjalani standar profesi kerja. Terlebih, kasus yang dialaminya merupakan penyakit langka yang memang sulit dihindari efek buruknya.
 
"Dokter itu bekerja merujuk pada SOP bukan pada hasil. Lantas pada kasus Dr. Ayu sudah sudah sesuai SOP. Kemudian sudah dinyatakan bebas murni dari dakwaan dan akhirnya ditahan. Kok sepertinya, kasus ini seperti dikriminalisasi, itu crazy banget buat saya. Kalau dokter yang track record-nya tidak baik, setuju deh saya. Ini track record-nya baik dan masih dalam pendidikan. Gak bisa dong sedang menjalani pendidikan kalau dibawa pengadilan," tegas dokter yang baru saja pulang dari Manado perihal kasus Dr. Ayu, dalam acara bertema “Qua Vadis Angka Kematian Ibu?: Thinking of Out The Box” di Aula FKUI, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013)
 
Hal senada juga disampaikan Dr. N. Nazar, SpB, M.H, Ketua BHP2A PB IDI. Dia mengatakan bahwa dokter dalam menolong pasien seharusnya diukur dari upaya yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahliannya sesuai standar etika dan standar profesi. Dia menjelaskan bahwa dalam menolong pasien, dokter seharusnya bukan diukur dari hasil sebuah tindakan pengobatan dan perawatan yang harus sempurna. Hal itu berlaku pada kasus Dr. Ayu, bukan seperti jaksa yang menuntut dengan pasal 359 KUHP yang berfokus pada hasil.
 
"Kasus-kasus seperti ini dapat menimbulkan keresahan, keraguan, dan ketidaktenangan di antara kalangan dokter dalam menunaikan tugas, karena adanya kekhawatiran akan tuntutan dan kriminalisasi dokter," jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Umum IDI, Dr. Zaenal Abidin MH.Kes menyayangkan jaksa memakai pasal di KUHP untuk kasus Dr Ayu. Pasalnya, hal itu itu seolah-olah dokter bukan profesi. Menurutnya, kalau ada satu tindakan dokter, kemudian menyebabkan kematian seseorang, melukai orang lalu menyebabkan kematian, pasal itu sebetulnya berlaku untuk kasus lain, bukan kepada dokter.
 
“Kalau dokter memang boleh melukai orang karena tindakan medis dan itu diperbolehkan dalam undang-undang. Jadi, itu semestinya tidak diperlalukan untuk kasus ini,” jelas Dr. Zaenal Abidin di Kantor Pengurus Besar IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013).
 
“Apalagi kemudian penyebabnya adalah emboli, kondisinya sulit diprediksi dan jarang sekali terjadi di kasus-kasus medik. Seharusnya ini lebih ke perdata bukan ke pidana,” lanjutnya.
 
Menanggapi hal itu,  Drs. Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM, Koordinator Penasihat Hukum Kemenkes RI ikut ambil bagian. Dia menjelaskan pada kasus seperti Dr. Ayu, harusnya jaksa perlu melakukan diskusi atau konsultasi kepada MKEK (lembaga penegak etika profesi kedokteran). Tujuannya untuk melihat apakah ada kasus pidana atau tidak. Kalau misalnya ada unsur pidananya, baru bisa diproses secara pidana. Sebaliknya, kalau dia menjalankan profesinya untuk menolong orang lain, maka itu merupakan risiko medik. Kalau risiko medik, hal itu tak pantas untuk dipidanakan.
 
"Dokter yang melakukan tindakan medis yang ada unsur pidananya, misalnya dokter melakukan transplantasi ginjal yang tujuannya untuk diperjualbelikan. Tetapi, transplantasi untuk tujuan menyelamatkan nyawa itu tidak bisa dihukum. Jadi, harus ada dulu ketentuan yang sangat jelas untuk menyatakan bahwa itu termasuk kasus pidana.
 
Terlepas hal itu, menurut Dr. Zaenal, sebenarnya paling banyak permasalahan yang terjadi pada dokter adalah persoalan komunikasi. Dokter tak menyampaikan dengan baik kepada pasien tentang penyakitnya atau tindakan yang akan diambil.
 
“Persoalan pada kasus ini emergensi (darurat), kondisi itu tidak mungkin disampaikan secara detail karena segera harus dioperasi. Harus saya sampaikan, itu pertarungan antara menyelamatkan keduanya (ibu dan bayi) atau menyelamatkan salah satunya,” jelasnya.
(tty)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Obat Baru Diabetes Keluarkan Gula Darah Lewat Urin