Tak Ingin Kena Sanksi di Wakatobi, Jangan Panah Ikan!

Winda Destiana, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2014 21:40 WIB
https: img.okezone.com content 2014 02 06 407 937132 DPM6Xh2NRn.jpg Foto: tripadvisor

JAKARTA - Demi menjaga kelangsungan kehidupan biota bawah laut, masyarakat di kawasan Wakatobi memberlakukan hukum adat. Tujuannya memberi efek jera bagi pengunjung yang mencoba merusaknya.

 

“Akan ada sanksi berupa denda jika tertangkap tengah melakukan pengeboman di dalam laut. Atau melakukan pembunuhan terhadap ikan, dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan sampai mati,” kata Jaenuddin, tokoh adat Wali Binongko, kepada Okezone usai konferensi pers “Cagar Biosfer Wakatobi dan Manfaatnya bagi Ekosistem Laut di Indonesia” di Jakarta, Kamis (6/2/2014).

 

Hal itu dilakukan guna menjaga kelestarian kawasan konservasi Wakatobi. Hukum ini berlaku bagi penduduk di luar Wakatobi. Untuk wisatawan, biasanya mereka akan diberikan peringatan atau penyuluhan bahwa kawasan tersebut dilarang untuk memburu ikan.

 

“Pernah ada kejadian turis asing memanah ikan. Kami menegur dengan memberikan pembinaan dan penjelasan serta memintanya untuk tidak mengulangi lagi,” sahut A.G Martana, Kepala Badan Taman Nasional Wakatobi.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila perilaku wisatawan sudah kelewat batas, barulah akan ada tindakan tegas berupa penegakan hukum. “Tetapi kalau masih bisa diperingatkan ya kami peringatkan. Toh, kami juga sebenarnya tidak ingin membuat mereka merasa tidak nyaman, akan tetapi kalau sudah kelewatan ya hukum yang akan berbicara,” tambahnya.

 

Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kondisi geografis yang unik dengan hanya 3 persen kawasannya berupa daratan. Di sinilah letak Taman Nasional Wakatobi dengan luas 1.390 ribu hektare dengan meliputi 39 pulau, 3 gosong, serta 5 atoll. Pada Juli 2012 silam, kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dari UNESCO.

(ftr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini