nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hal Menakutkan Pernikahan Dini Belum Banyak Diketahui Remaja

Vien Dimyati, Jurnalis · Selasa 23 Agustus 2016 13:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 08 23 196 1470900 hal-menakutkan-pernikahan-dini-belum-banyak-diketahui-remaja-XtAvlQm6vy.jpg Pernikahan dini (Foto: Okezone)

PERNIKAHAN dini seolah menjadi tren di kalangan remaja. Padahal, di balik itu semua, ada hal menakutkan dari pernikahan dini. Lantas, hal menakutkan apa yang terjadi jika remaja melakukan pernikahan dini?

Berikut paparan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Surya Chandra Surapaty, di sela Seminar Hari Kependudukan Dunia, di Jakarta.

“Sebaiknya remaja tidak melakukan pernikahan dini. Batas menikah adalah di atas 21 tahun. Jika sudah menikah dan memiliki anak di bawah 21 tahun yang terjadi adalah remaja tersebut akan melahirkan anak yang tidak berkualitas. Karena mulai dari rahim yang belum matang hingga perkembangan mental remaja juga belum siap,” terang Surya Chandra.

Pernikahan dini ternyata juga menyebabkan terjadinya putus sekolah. "Investasi di bidang kesehatan dan pendidikan remaja perempuan mempunyai dampak yang saling menguntungkan. Jika remaja perempuan disediakan dengan akses kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi, mereka dapat baik secara fisik dan mental melanjutkan pendidikan," kata Surya Chandra.

Dr. Annette Sachs Robertson, UNFPA Representative di Indonesia menambahkan, remaja perempuan di banyak negara berkembang dan di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti perkawinan anak tinggi dan kehamilan remaja yang tinggi cenderung mengakibatkan putusnya sekolah. Berdasarkan Susenas 2015 (BPS 2016), mayoritas (91 persen) dari perempuan yang menikah sebelum usia 18 tidak menyelesaikan sekolah.

“Dengan pendidikan yang rendah, mereka cenderung memiliki keterbatasan dalam partisipasi angkatan kerja, dan memeroleh pendapatan yang layak,” tambah Robertson.

Oleh karena itu, beberapa kebijakan perlu ditingkatkan untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk di antaranya pelaksanaan wajid belajar 12 tahun, pendidikan lanjutan untuk anak perempuan, pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan universitas, akses untuk kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan seksual, dan keterlibatan remaja perempuan dalam pembangunan. Melaksanakan kebijakan ini merupakan investasi pada remaja perempuan, dan sekaligus investasi untuk masa depan Indonesia.

(vin)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini