HARI DOKTER NASIONAL: Ini Alasan Dokter Tolak Program DLP

Dinno Baskoro, Jurnalis · Senin 24 Oktober 2016 12:56 WIB
https: img.okezone.com content 2016 10 24 481 1522823 hari-dokter-nasional-ini-alasan-dokter-tolak-program-dlp-8J8WaCzfLI.jpg Aksi demo dokter di Jakarta (Foto: PBIDI/Twitter)

PROGRAM studi Dokter Layanan Primer (DLP) dianggap hanya pemborosan anggaran negara. Karena itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak adanya prodi DLP dalam aksi damai yang dilakukan ratusan dokter himpunan IDI di Jakarta, Senin (24/10/2016). Lantas apa sebenarnya DLP itu?

Program studi DLP merupakan kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat. DLP menerapkan dokter untuk mempelajari ilmu kedokteran general secara konsisten dengan menerapkan prinsip Ilmu Kedokteran Keluarga, Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. (Baca: HARI DOKTER NASIONAL: Tolak Program DLP, Ini Solusi dari Dokter)

Untuk memenuhi kompetensi tersebut, pemerintah mewajibkan dokter-dokter yang sudah ada kembali menempuh pendidikan DLP selama 3 tahun dengan biaya Rp300 juta. Yang padahal, Standart Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang dijalani dokter selama 8 tahun dirasa cukup untuk memenuhi dan menjaga kompetensi dokter.

“Masa sekolah dokter sudah 8 tahun, ditambah DLP 3 tahun, jadi total 11 tahun, bagaimana memenuhi kebutuhan nasional,” ungkap Prof, Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG, Ketua Umum PB IDI di Jakarta, belum lama ini.

Melihat hal tersebut, agaknya program DLP dianggap mubazir. Pasalnya, bukan cuma layanan pendidikan yang cukup lama, tapi dari segi program pendidikan yang dipelajari tidak jauh berbeda dengan SKDI.

Marsis menjelaskan, pada SKDI 2012 yang sudah ditetapkan bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dokter yang sudah menguasai modul penyakit pada 2010 dapat bertugas sebagai dokter di layanan primer dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kemudian pada SKDI 2017 terdapat 144 penyelesaian penyakit dan sampai 2019 ditetapkan 155 penyelesaian masalah penyakit. Untuk memenuhi SKDI pada 2019 nanti, dokter hanya perlu menguasai 11 modul penyelesaian penyakit.

Sedangkan berdasarkan UUD Kedokteran yang berlaku, program pendidikan bisa dilakukan jika terdapat 70 persen cakupan ilmu baru. Lantas jika melihat target JKN hingga 2019, ilmu terapan penyakit baru tidak sampai 70 persen.

Dengan biaya Rp300 juta (beasiswa) dan lamanya proses belajar membuat program DLP dianggap hanya pemborosan waktu dan anggaran negara.

“Alangkah baiknya dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan kualitas pelayanan di FKTP atau puskesmas yang distribusi dokter di wilayah-wilayah yang masih tidak terisi dokter,” pungkasnya.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini