Akhirnya Menkes Tanggapi Aksi Demonstrasi Dokter soal DLP

Dinno Baskoro, Jurnalis · Selasa 25 Oktober 2016 14:54 WIB
https: img.okezone.com content 2016 10 25 481 1523940 akhirnya-menkes-tanggapi-aksi-demonstrasi-dokter-soal-dlp-RS5qK2aeyv.jpg Menteri Kesehatan RI, Prof Nilla F Moeloek (Foto: Okezone)

AKHIRNYA Menteri kesehatan RI, Nila Moeloek angka bicara terkait kebijakan program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang dikritisi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat demonstrasi kemarin.

Pada dasarnya, program studi DLP dibentuk tak hanya untuk meningkatkan kompetensi dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Tapi DLP dibentuk juga untuk memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat dalam mengurangi jumlah rujukan ke rumah sakit.

Seperti diketahui, angka rujukan dari FKTP ke rumah sakit saat ini terus meningkat dan menjadi satu alasan BPJS merugi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan fasilitas kesehatan pendukung, kondisi penyakit yang diderita pasien hingga kompetensi dokter dalam penanganan pasien di FKTP.

Bagi pemerintah, program studi DLP dianggap mampu menekan angka rujukan tersebut dengan meningkatkan kompetensi dokter. Rencananya, dokter layanan primer diharapkan menjadi gawang dalam penanganan berbagai penyakit untuk mengurangi angka rujukan tersebut.

"DLP ini ada di sistem UU pendidikan kedokteran yang sudah diberlakukan. Kami sebagai pemerintah harus tetap menjalankan. Karena jika melihat konten dari DLP, ini adalah unit layanan primer di mana sistem rujukan berlaku dan jangan sampai bablas, kejadian lagi BPJS kelimpungan," jelas Menkes di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Lebih lanjut, mengingat kebijakan DLP ini termasuk dalam bagian undang-undang pendidikan kedokteran, lantas bagaimana dengan tuntutan IDI saat demonstrasi kemarin yang menginginkan pembatalan DLP?

Ketika ditanya awak media mengenai tanggapannya, haruskah IDI tetap mengikuti kebijakan tersebut? Menurut Menkes, IDI harus tetap mengikuti kebijakan tersebut.

"Ya iya, silahkan saja dituntut undang-undangnya. Kan itu undang-undang," pungkas Menkes.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini