Menunggu Kabar Baik Dokter Spesialis Bedah Kanker untuk Dipersiapkan Bertugas di Daerah

Maria Amanda Inkiriwang, Jurnalis · Jum'at 03 Februari 2017 15:25 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 03 481 1608696 menunggu-kabar-baik-dokter-spesialis-bedah-kanker-untuk-dipersiapkan-bertugas-di-daerah-ZbA6rEC6GE.jpg Ilustrasi (Foto: Foxnews)

KEBERADAAN dokter spesialis belum merata di Indonesia. Masyarakat yang memiliki jenis penyakit tertentu perlu mendapatkan pelayanan optimal dari rumah sakit hingga pengobatannya tuntas.

Misalnya saja penyakit kanker. Penyakit ini membutuhkan pengobatan yang rutin dan disiplin. Rata-rata pasien kanker dari daerah dirujuk ke rumah sakit tingkat nasional di Jakarta, salah satunya RS Kanker Dharmais. Pasien akan mengeluarkan banyak biaya (penginapan, transportasi, dan lainnya) ketika mereka harus dirujuk ke rumah sakit ibukota.

Melalui sebuah program Wajib Kerja Dokter Spesialis, Kementerian Kesehatan rencananya akan mengirimkan lulusan dokter spesialis ke daerah yang membutuhkan pada awal Maret mendatang. Untuk awal program ini, ada lima dokter spesialis yang akan mengabdi ke daerah, di antaranya spesialis obstetri dan ginekolog, spesialis anak, spesialis bedah, dan spesialis anastesi.

Meski penyebaran sub spesialis, terutama bedah onkologi belum diprogramkan, dr Tri Hesty Widyatoesti, M SpM MPH selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, mengatakan, pada 2019 semua rumah sakit rujukan perlu harua memenuhi standar kelas A dan memiliki semua dokter spesialis.

"Sementara (spesialis bedah onkologi) tidak masuk program, jadi kita masih empat dasar spesialis dengan satu anastesi. Kalau untuk ke arah spesialis lain nanti kita mapping lagi," jelas dr Hesty di Gedung Kementerian Keaehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2017).

Ia juga mengakui, memang kebutuhan rumah sakit masih banyak, khususnha untuk dokter-dokter dengan keahlian sub spesialis. Beberapa daerah, termasuk di Jawa bahkan masih dirasa kurang.

"Di Jawa saja masih kurang. Tetapi kami akan memenuhi pada rumah sakit rujukan nasional. Kan ada 10 rumah sakit rujukan vertikal atau milik Kementerian Kesehatan dan 4 rumah sakit milik pemerintah daerah yang paling tidak, bisa dipenuhi," terangnya.

Hesty menjelaskan, Kementerian Kesehatan di tahun 2019 semua rumah sakit rujukan nasional harus persyaratan kelas A, karena saat ini penilaian beberapa rumah sakit masih terakreditasi kelas B.

"Ini harus semua punya spesialis. Yang kita utamakan adalah rumah sakit rujukan nasional," pungkasnya.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini