Duh! 1.000 KIS Salah Sasaran, Ada PNS dan Guru yang Menerima

Dina Prihatini, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2017 17:00 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 15 481 1756453 duh-1-000-kis-salah-sasaran-ada-pns-dan-guru-yang-menerima-SfvO94HKIM.jpg Ilustrasi (Foto: dok.Okezone)

PONTIANAK - Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditujukan kepada orang tak mampu di Kota Pontianak, terbukti tak tepat sasaran.

Hal itu diungkap anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar. Dia mengatakan selain menerima langsung laporan dari masyarakat, ihwal penerima KIS tak tepat sasaran ini juga diakui oleh Dinas Sosial setempat.

"Saya sudah konfirmasi ke Dinsos, seribu anggota KIS salah sasaran dan kepala dinasnya bahkan mengakui memang ada kekeliruan pendataan. Jika keadaan seperti ini, maka harus segera dicabut. Sebelum akhir tahun harus dilakukan pendataan pemegang KIS," ungkapnya kepada Okezone, Selasa (15/7/2017).

(Baca Juga: Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditujukan kepada orang tak mampu di Kota Pontianak)

Menurutnya pendataan by name by address yang selama ini menjadi andalan Bappeda perlu dipertanyakan kembali dan mesti ada pendataan ulang warga miskin agar KIS tepat sasaran. "Akibat kesalahan ini, KIS mesti ditarik kembali. Tak mungkin PNS menggunakan KIS karena sudah miliki BPJS Kesehatan. Bagaimana pendataan Bappeda," sesalnya.

(Baca Juga: Efek Samping Setelah Imunisasi MR, Anak Hanya Akan Demam dan Ruam!)

Ia menjelaskan seharusnya Bappeda melalui by name by address, kecil kemungkinan melakukan kesalahan pendataan. "Jika tak tepat sasaran sampai 1.000 orang jelas merugikan masyarakat miskin," tuturnya.

(Baca Juga: Menelan Garam yang Mengandung Serbuk Kaca, Waspada Luka di Organ Dalam!)

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, persoalan kesenjangan dapat diselesaikan apabila data kependudukan yang dikelola Badan Pusat Statistik digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya, terlalu banyak data justru membuat bingung karena kenyataan antara data satu dan lain lembaga berbeda.

(Baca Juga: Patut Dicoba, 8 Perubahan Gaya Hidup untuk Mencegah Penyakit Tidak Menular, Termasuk Diabetes!)

Midji blak-blakan mengungkap persoalan data BPS yang menurutnya tak valid. "Saya sarankan BPS dibawah naungan Bappenas saja. Kalau perlu BPS bagian Bappenas. Kalau satu pintu lebih baik. Dengan demikian ke depan Bappenas dapat mandiri soal data tidak lagi tergantung dengan lembaga lain," katanya.

Jika ke depan ini bisa disatukan, Sutarmidji yakin, persoalan kesenjangan dan ketimpangan dapat segera teratasi. "Saat ini persoalannya hanya data, data dan data," pungkasnya.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini