HARI MERDEKA: 72 Tahun Merdeka, Kasus Gizi Buruk & Stunting Masih Jadi ''PR'' Besar Indonesia

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2017 12:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 17 481 1757709 hari-merdeka-72-tahun-merdeka-kasus-gizi-buruk-stunting-masih-jadi-pr-besar-indonesia-z0jPFAtiQs.jpg Gizi buruk masih jadi PR pemerintah (Foto: Antara)

SUDAHKAH anak Indonesia sehat secara keseluruhan? Pertanyaan tersebut sepertinya sangat sulit dijawab. Pasalnya, pemerataan kesehatan di Indonesia sendiri sepertinya masih belum bisa berjalan dengan adil. Masih banyak anak di wilayah terpencil yang masih belum terjangkau fasilitas kesehatan yang layak.

Jika mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan, persentase stunting (gizi buruk, Red) di enam kabupaten itu lebih dari 40 persen. Kabupaten tersebut meliputi Probolinggo mencapai 49,43 persen atau sekitar 4.657 anak. Lamongan terdapat 4.403 anak atau sekitar 48,87 persen.

(Baca Juga: HARI MERDEKA: Mau Ikut Lomba Tarik Tambang? Perhatikan Risiko Kesehatan Ini Dahulu Ya!)

Kemudian, bila melihat data secara nasional, persebaran gizi buruk yang banyak ditangani di Jawa Barat antara lain di Kabupaten Cianjur, Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Subang, Bogor, dan Garut. Tapi, jika bicara angka kasus stunting anak tertinggi di Indonesia dipegang Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan angka persentase 70,43 persen atau sekitar 3.877 anak.

Data tersebut bukan hal yang patut dibanggakan. Malah, harusnya menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Semakin banyak anak dengan stunting, maka itu menandakan belum tercapainya kesejahteraan dan kesehatan anak yang baik di negeri tercinta ini.

(Baca Juga: HARI MERDEKA: Seru! Pasien Gangguan Kejiwaan Ikuti Lomba Agustusan)

Selain masalah stunting, masih ada banyak kasus kesehatan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Sebut saja masalah TBC, malaria, obesitas, atau pun HIV pada remaja. Tidak bisa sekadar pihak kesehatan saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah tersebut.

Dijelaskan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dr. Aman Bhakti Pulungan, SpA, pekerjaan rumah yang besar itu tidak bisa ditangguhkan seluruhnya pada kementerian kesehatan dan pihak yang terlibat dalam masalah kesehatan bangsa Indonesia. Tetapi, kementerian keuangan, pemerintah daerah setempat, maupun setiap individunya sendiri yang harus bersama-sama mengentaskan masalah tersebut.

’’Kesehatan anak Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak. Generasi muda yang sehat mencerminkan bangsa yang baik. Anak-anak Indonesia tidak bisa dipungkiri masih banyak yang belum mendapatkan kelayakan kesehatan secara penuh,’’ terangnya pada Okezone saat telewicara, Rabu 16 Agustus 2017.

(Baca Juga: HARI MERDEKA: Kapal Telok Abang, Mainan Khas Palembang yang Ada Hanya saat HUT RI)

Dr. Aman melanjutkan, jika bicara mengenai kesehatan anak Indonesia, maka harus mengacu pada SDG yang ada. Indonesia masih mengejar goals tersebut. bukan perkara mudah memang memperbaiki kesehatan anak Indonesia.

Tapi, kesempatan dan impian tersebut tentunya masih ada. Dengan semakin baiknya kualitas sumber daya manusia dan juga perkembangan fasilitas kesehatan di Indonesia, tentunya itu bisa menunjang kemajuan kesehatan anak Indonesia.

Bicara mengenai kesehatan anak, kasus TBC di Indonesia saja menempati peringkat dua dunia. Ranking tersebut tentunya menjadi cambuk tersendiri. Kesadaran kesehatan yang kurang, informasi kesehatan yang minim, pun juga fasilitas kesehatan yang mungkin masih belum cukup terjangkau menjadi beberapa faktor pembentuknya.

(Baca Juga: HARI MERDEKA: Mau Ikut Lomba Tarik Tambang? Perhatikan Risiko Kesehatan Ini Dahulu Ya!)

Selain itu, kasus merokok pada anak juga masih sangat tinggi. Tak terkecuali kasus obesitas dan gizi buruk. ’’Kasus penyakit tidak menular pada anak dan remaja masih mendapat perhatian yang kurang. Makanya, diharapkan ke depannya semua pihak bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Harapan akan bangsa yang sehat tu masih ada,’’ tambahnya.

Sementara itu, bicara pemerataan kesehatan, dijelaskan Dr. Aman, melalui pemberian vaksin MR yang sedang digalakan ini, itu merupakan langkah yang tepat. Pada 2018 mendatang, diharapkan vaksin bisa menjangkau wilayah di luar pulau Jawa. Itu merupakan kabar baik bagi Negara ini. Menciptakan anak yang sehat adalah hak dari setiap anak.

Kemudian, sebetulnya kementerian kesehatan sudah memiliki peraturan mengenai skrining pada anak yang baru lahir. Peraturan etrsebut tentunya berlaku untuk semua anak di Indonesia. Namun, praktiknya masih sangat minim dilakukan.

’’Skrining pada anak baru lahir tidak lebih dari 2 persen. Kan bukan sesuatu yang baik. Padahal, upaya tersebut dilakukan untuk membuat tunas bangsa menjadi lebih baik lagi,’’ ujar Dr Aman.

Dr Aman juga mengingatkan kepada semua orangtua agar bersama-sama mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya mengenai pemberian vaksin dan imunisasi kepada anak. Dia berharap tidak akan ada lagi orangtua yang menolak memberikan imunisasi kepada anaknya.

’’itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang. Jika tidak setuju, berarti Anda telah melanggar peraturan Negara,’’ sambungnya.

Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang seharusnya memperbolehkan siswa- siswinya mendapatkan vaksin MR. Dr. Aman berharap, kepercayaan kepada Negara menjadi hal yang baik tentunya untuk meratakan kesehatan anak Indonesia.

Setelah itu, dia juga berharap akan pemerataan fasilitas kesehatan, meliputi dokter, obat-obatan, maupun alat medis yang mumpuni yang tersebar sampai ke wilayah plosok negeri. Semoga generasi penerus bangsa ini bisa menjadi generasi yang luar biasa di semua bidang.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini