nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Guys, Ingat Ya Uji Keperawanan Ternyata Bentuk Diskriminasi Paling Purba

Agregasi VOA, Jurnalis · Selasa 12 September 2017 09:07 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 12 481 1774027 guys-ingat-ya-uji-keperawanan-ternyata-bentuk-diskriminasi-paling-purba-OwDGeOGHDT.jpg Ilustrasi (Foto: Wisegeek)

USUL hakim Binsar Gultom agar perempuan yang akan menikah melakukan uji keperawanan sehingga bisa menurunkan tingkat perceraian, memicu kontroversi.

Sebagian aktivis perempuan menilai pernyataan itu menunjukkan masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia, sementara sebagian lainnya menuntut otorita berwenang untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban hakim tersebut.

Pernyataan ini ditulis Binsar dalam buku “Pandangan Kritis Seorang Hakim” yang mengupas dan mengkritisi berbagai upaya penegakan hukum di Indonesia dan menjadi perbincangan utama setelah ramai diberitakan sejumlah media.

Usul ini sontak dikecam luas berbagai kalangan, terutama para aktivis dan pemerhati isu perempuan. Dihubungi VOA Senin (11/9) Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyebut usul itu sebagai salah satu bentuk diskriminasi paling purba.

“Kami menentang keras pewacanaan, cara berpikir, budaya maupun kebijakan di lembaga-lembaga negara karena ini bentuk diskriminasi yang paling purba karena melihat persoalan kehormatan perempuan pada keperawanannya. Kami sepakat bahwa seluruh manusia harus menjaga kehormatannya, tetapi menilai dari aspek keperawanan berarti mensimplifikasi persoalan. Temuan Komnas Perempuan, korban kekerasan seksual sangat massif, hal ini menyasar pada anak-anak dan bahkan bayi, kekerasan dalam masa pacaran juga tidak sedikit jumlahnya, penipuan atas nama perkawinan apalagi kawin siri dsbnya – juga tidak sedikit. Artinya bakal ada berapa banyak perempuan yang menjadi korban dari asumsi bahwa perempuan kehilangan keperawanan karena persoalan moral, padahal kebanyakan dari mereka adalah korban," ulasnya.

(Baca Juga: Menguji Keperawanan Wanita di Candi Sukuh)

Yuniyanti menambahkan, "Yang kedua, jika kehormatan perempuan hanya dinilai dari aspek keperawanannya, maka akan ada berapa banyak perempuan yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk bisa bekerja dan mengabdi di institusi tertentu, untuk bisa melangsungkan perkawinan dan lain-lainya. Ini jelas penghalangan moral, kultural dan hukum jika diwacanakan hakim yang punya otorita tinggi dalam proses hukum; karena tentu akan menghambat, menghalangi atau menghilangkan hak dasar perempuan."

Selanjutnya ia juga mempertanyakan, "Saya juga ingin menyorot aspek diskriminasi. Mengapa ini menyasar perempuan, meletakkan moralitas seksual pada perempuan, yang jelas mengukuhkan bahwa yang memiliki hak seksual hanya laki-laki karena tidak meninggalkan jejak. Sementara korban kekerasan seksual memiliki jejak karena akan terkait urusan keperawanan, reproduksi, dan sebagainya. Mengapa hanya perempuan yang menjadi korbannya?” 

Psikolog Bantah Isu Keperawanan sebagai Penyebab Tingginya Perkawinan

Psikolog yang juga penggiat masalah anak, perempuan dan keluarga, Ratih Ibrahim, juga menentang keras jika diasumsikan bahwa keperawanan terkait dengan tingginya tingkat perceraian.

“Perempuan yang akan menikah harus diperiksa terlebih dulu masih perawan atau tidak. Ini tidak ada relevansinya sama sekali. Apa sih hubungannya? Yang jelas ini pendapat yang konyol, absurd dan bahkan kurang ajar karena menempatkan perempuan sebagai obyek yang patut ditimpakan jika terjadi perceraian dalam keluarga. Padahal jika ingin jujur, penyebab perceraian itu sangat banyak. Tidak adil jika menimpakannya hanya pada satu pihak saja, khususnya perempuan,” tegas Ratih.

(Baca Juga: Tips Lewati Malam Pertama untuk si Perawan)

Negara Diminta Tidak Intervensi Urusan Privat

Sementara sosiolog di Universitas Gajah Mada, Dr. Arie Sujito, lebih menyorot pada intervensi negara terhadap urusan privat.

“Saya kira kita itu harus punya porsi soal mana yang urusan privat dan mana yang publik. Negara tidak bisa intervensi terlalu jauh urusan-urusan yang sifatnya privat, sebagaimana isu keperawanan yang diangkat untuk kebutuhan tertentu. Ini tidak tepat karena sesungguhnya kita tahu persis bahwa bagi masyarakat di Indonesia, ini merupakan domainnya privat dan jika dibuka dan diumumkan ke publik maka sudah menyalahi. Negara seharusnya tidak mencampuri urusan seperti ini,” ujar Arie.

Usul uji keperawanan ini bukan hal baru. Dua tahun lalu isu ini juga mengemuka ketika Human Rights Watch menulis di laporannya bahwa polisi menggunakan uji keperawanan terhadap mereka yang ingin menjadi polisi wanita atau perempuan yang ingin menikah dengan personil militer.

(Baca Juga: Mitos Selaput Dara dan Tes Keperawanan)
(Baca Juga: Mitos Selaput Dara dan Tes Keperawanan)

Ketika itu juru bicara Mabes Polri Ronny Sompie membantah hal tersebut dengan mengatakan yang ada adalah pemeriksaan alat reproduksi untuk memastikan siswa pendidikan Polri adalah laki-laki atau perempuan, dan siap melaksanakan latihan fisik. Tetapi beberapa pejabat lain membenarkan adanya tes semacam itu.

Isu Keperawanan Kerap Muncul Seiring Menguatnya Kembali Budaya Patriarki

Komisioner Komnas Perempuan yang juga dosen di Ma’had Aly Situbondo, Imam Nahe’i, mengatakan, isu semacam ini mengemuka seiring dengan menguatnya budaya patriarki di Indonesia.

“Di Indonesia budaya patriarki menguat seiring dengan munculnya model Islam trans-nasional. Kita lihat di beberapa kantor dan kementerian, pejabat yang jidatnya hitam merupakan simbol orang yang sangat religious dan beragama. Sekarang ini keberagamaan menjadi tanda keshalehan. Bahwa orang seakan-akan dinilai telah bekerja baik, telah mengabdi pada masyarakat dan telah menyelenggarakan pemerintahan dengan tertib jika ia shaleh dan taat menjalankan perintah agama,” ujar Imam.

Lebih jauh Imam Nahe’i menyoroti pemilihan isu tertentu yang merugikan perempuan, antara lain dengan mengaitkan moralitas seorang perempuan dengan tubuh dan seksualitasnya.

“Tingginya moralitas masyarakat selalu dikaitkan dengan tubuh perempuan, khususnya seksualitas perempuan. Seakan-akan kalau perempuan perawan, menjaga kehormatannya, maka sejalan dengan baiknya moralitas masyarakat. Isu ini menjadi daya tawar seorang hakim atau pejabat negara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka memperhatikan moralitas masyarakat, padahal kita tidak butuh soal moralitas yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Masyarakat hanya ingin kinerja pemerintah berjalan baik dan memenuhi berbagai hak masyarakat, termasuk hak asasi perempuan; bukan memanfaatkan tubuh perempuan sebagai lambang keshalehan. Isu moralitas seharusnya tidak dijadikan takaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Pola Pikir Patriarki Jelas Menunjukkan Kemunduran

Dr. Arie Sujito menilai pola pikir yang masih melekat di sebagian aparatur pemerintah ini jelas merupakan suatu kemunduran.

“Ini jelas kemunduran. Jika isu ini dicuatkan tanpa dasar yang jelas, yang bahkan sebenarnya sudah lewat, ini bentuk kemunduran dan lebih tidak tepat lagi karena disampaikan oleh seorang hakim. Jika ini debat publik silahkan, tapi jangan sampai dianggap sebagai representasi sikap aparat hukum dalam melihat persoalan kontroversial,” kata Arie.

(Baca Juga: Ternyata, Tes keperawanan Masih Banyak Dilakukan)

Sementara itu, Organisasi "Maju Perempuan Indonesia" (MPI) – sebuah gerakan yang terdiri dari perempuan akademisi, professional, aktivis dan wartawan; yang dibentuk untuk memenuhi, meningkatkan dan melindungi hak-hak perempuan – mendesak Komisi Yudisial untuk memanggil dan memeriksa hakim Binsar Gultom atas pernyataannya tersebut.

MPI menilai pernyataan itu jelas menggambarkan hakim itu tidak memahami prinsip-prinsip HAM dan penanganan kasus hukum berbasis gender. Lebih jauh MPI mendesak Mahkamah Agung untuk menerapkan kurikulum HAM berperspektif gender dalam setiap program pendidikan dan pelatihan para hakim, sejak dari proses rekrutmen, evaluasi kinerja hingga purna tugas. Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan dari Binsar Gultom.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini