nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasien JKN Lebih Pilih Rujukan ke RS daripada Dokter FKTP, Kenapa Ya?

Tiara Putri, Jurnalis · Kamis 28 September 2017 11:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 28 481 1784613 pasien-jkn-lebih-pilih-rujukan-ke-rs-daripada-dokter-fktp-kenapa-ya-u3YloNt9Eg.jpg Ilustrasi (Foto: Bramptonist)

KESEHATAN adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan sebuah negara agar kesejahteraan warganya terpenuhi. Maka dari itu, pemerintah mengadakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam perjalanannya, program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini menemui sejumlah masalah salah satunya adalah kompetensi dokter yang melayani masyarakat di layanan primer atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Selama ini, banyak peserta JKN lebih memilih meminta rujukan dan selanjutnya menjalani pengobatan di rumah sakit ketimbang di FKTP. Padahal, sebenarnya belum tentu mereka harus mendapatkan pelayanan di tingkat rujukan. Ada kira-kira 140 penyakit yang seharusnya bisa diatasi oleh dokter di FKTP.

Menurut Kepala Divisi Penataan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Didik Wijayanto, di era JKN ini pemahaman dokter di layanan primer harus disepakati oleh semua dokter umum. Setiap dokter umum paling tidak harus memiliki kompetensi untuk menguasai 700 lebih kasus atau penyakit.

"Bila ada seorang dokter yang standar mutunya belum sesuai dengan standar yang diharapkan, maka yang harus dilihat adalah sistem pendidikannya. Hingga saat ini, dari 83 fakultas kedokteran di Indonesia, 45% di antaranya akreditasinya adalah C. Tentu kompetensi dokter yang berasal dari fakultas tersebut berbeda dengan dokter yang berasal dari fakultas yang akreditasinya A," tutur Dr Didik di sela-sela acara pertemuan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Yogyakarta, Rabu 27 September 2017.

Untuk itu, Dr Didik meminta agar ada standarisasi yang jelas pada setiap kompetensi dokter. Selain itu, harus juga ada upaya yang mendorong suatu fakultas kedokteran untuk memiliki mutu pendidikan yang berkualitas. "Ini adalah ranah dari Kemenristekdikti untuk mengevaluasi aspek mutu dari fakultas kedokteran," tambah Dr Didik.

Di samping kompetensi dokter, agar implementasi JKN bisa sukses, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah. Peran dari Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan FKTP memberikan pelayanan yang bermutu. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan berkesinambungan untuk mengoptimalkan FKTP. Sebab, agar bisa meningkatkan mutu pelayanan, FKTP harus memberikan pelayanan yang komperehensif.

Tak sampai di situ, diperlukan sebuah kepastian dalam era JKN yang terkait dengan kesejahteraan dokter berupa remunerasi. Ada beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan untuk remunerasi dokter. IDI sendiri sudah merekomendasikan besaran remunerasi untuk dokter yang melayani di FKTP maupun di tingkat rujukan untuk menjamin kebutuhan hidup dokter tersebut. IDI berjuang agar rekomendasi bisa ditetapkan dan menjadi kepastian dalam pelayanannya. Pengurus besar IDI pun sudah membuat tiga panduan bagi para dokter yang terkait dengan penataan sistem kesehatan pelayanan primer, penataan sistem kesehatan pelayanan rujukan, serta remunerasi di FKTP dan rujukan.

(vin)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini