Share

Lindungi Anak dari Kekerasan, Menteri Yohana Ingatkan Ini kepada Orangtua

Vessy Frizona, Jurnalis · Rabu 25 Oktober 2017 11:22 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 25 196 1801958 lindungi-anak-dari-kekerasan-menteri-yohana-ingatkan-ini-kepada-orangtua-kX7drIF324.jpg Menteri Yohana Yembise (Foto: Okezone)

ANAK merupakan anugerah, potensi dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis di masa depan. Sebagai pewaris bangsa yang memikul tanggungjawab besar, maka negara harus menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal.

Namun sayang masih banyak orang dewasa, bahkan orangtua di Indonesia yang menganggap anak adalah milik mereka, sehingga boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal ini termasuk memukul, menghujat, ataupun melakukan bentuk kekerasan lain.

(Baca juga: 4 Kesalahan Sederhana di Dapur namun Fatal, Hentikan Sekarang Juga Yah Moms!)

Berdasarkan pemikiran tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Yohana Yembise mengatakan, hal itu mengindikasikan masih banyak orangtua dan masyarakat yang belum memahami berbagai hak dan pentingnya memberikan perlindungan pada anak. Padahal, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

"Di daerah-daerah di Indonesia masih banyak aturan adat dan kepercayaan yang membenarkan bahwa melakukan kekerasan terhadap anak itu benar. Orangtua merasa anak adalah milik mereka, karena mereka yang melahirkan dan yang membesarkan, jadi boleh diapakan saja jika berbuat salah," kata Yohana Yembise dalam acara Sosialisasi Kekerasan dan Penelantaran Anak bagi Dewan adat di Kabupaten Biak Numfor, Papua (24/10/2017).

(Baca juga: Simpel Tetapi Penuh Statement, Gaya Make-Up Favorit Supermodel Kimmy Jayanti)

Misalnya, Mama Yo (sapaan Yohana) menyontohkan, di adat Biak Papua dulu hal itu masih berlaku, tentang aturan orangtua boleh kasar sama anak. Perlakuan seperti itu dianggap hak asuh. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah berkurang dan tidak ada.

"Aturan adat atau kebiasaan turun termurun yang membenarkan pola pikir keliru itu harus dilawan dengan undang-undang hak anak. Adat harus patuh dengan negara karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dari aturan adat," ucapnya.

(Baca juga: Lucunya Hamlet, Babi Beruntung yang Bisa Terbang Keliling Dunia)

Berbagai peraturan perundangan dan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada anak telah banyak diterbitkan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 dan yang terakhir adalah UU No. 17 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berisikan tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

(Baca juga: URBAN FOOD: Resep Pilihan Pizza Seafood, Hidangan Lezat Pengganjal Perut)

Sementara, anak dibuat tak berdaya saat mengalami kekerasaan yang mereka alami. Ia menambahkan, ketidakberdayaan anak untuk melindungi diri mereka dari kekerasan tak lepas dari sifat dasar yang masih tergantung pada orang dewasa, maka anak rentan menjadi korban kekerasan. Baik kekerasan fisik seperti memukul, menendang bahkan menyiram air panas pada anak, dan juga kekerasan psikis yaitu membentak anak maupun kekerasan seksual dan penelantaran.

"Ironisnya kasus-kasus kekerasan yang dialami anak justru terjadi di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sekitar anak. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak seperti orangtua, paman, guru, bapak/ibu tiri, ataupun orang dewasa lainnya," tutup Yohana.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini