nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Yohana: Memukul Anak Bentuk Pengasuhan yang Salah

Agregasi Antara, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2017 04:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 03 196 1824268 menteri-yohana-memukul-anak-bentuk-pengasuhan-yang-salah-se6iUgaaSb.jpg

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengimbau orang tua untuk mendukung anak berkreasi sesuai bakat dan minat dan tidak memukul karena hal tersebut merupakan bentuk pengasuhan yang salah.

"Kepada orangtua, guru dan pemerintah, mari dorong anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakat mereka. Tidak boleh ada pukul memukul lagi, itu bentuk pengasuhan yang salah," ujarnya di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Ia menuturkan keluarga dan masyarakat seharusnya menjadi pelindung untuk anak-anak dari segala bentuk tindak kekerasan serta memenuhi hak-hak anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

"Kekerasan terhadap anak hanya akan membahayakan kelangsungan hidup, kesehatan dan pendidikan, termasuk kecerdasan anak,” ujar Menteri Yohana.

Ia menekankan partisipasi masyarakat dan peran aktif anak sebagai pelopor dan pelapor terhadap tindak kekerasan dapat mendorong suatu daerah menjadi kota layak anak.

Guru besar di bidang desain silabus dan material development itu pun mengapresiasi kota yang terus aktif mewujudkan daerahnya menjadi kota layak anak, salah satunya adalah Magelang.

(Baca Juga: Ayah Pukul Anak dengan Tabung Gas 3 Kg Bertubi-tubi)

Kota yang mendapat tiga kali penghargaan menuju kota layak anak itu melakukan pencanangan RW layak anak di 196 RW dan akan mencangankan RT layak anak pada 2018.

Kota layak anak bisa terlaksana, ucap dia, bila pemerintah dan seluruh masyarakat bekerja bersama dan bertanggungjawab mewujudkan 24 indikator kota layak anak.

Saat ini, sebanyak 346 kabupaten/kota berkomitmen menuju kota layak anak dari 516 kabupaten/kota di Indonesia.

Kementerian PPPA terus melakukan pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi di kabupaten/kota agar target Indonesia Layak Anak pada 2030 tercapai.

Ada pun beberapa ciri terwujudnya kabupaten/kota layak anak adalah tidak adanya perkawinan anak, tidak ada anak yang putus sekolah dan setiap anak memiliki akta kelahiran.

Sementara itu, staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fernandez Hutagalung menyatakan perkawinan anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA).

"Salah satunya adalah hak atas pendidikan, karena banyak anak yang sudah menikah akan mengalami putus sekolah, dan hal ini dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda memperbaiki kesejahteraan," kata Fernadez pada Kampanye Gerakan Bersama "Stop Perkawinan Anak" yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pernikahan usia anak bagi perempuan, kata dia, berdampak pada banyak hal. Menurut data, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun.

"Bayi yang dilahirkan oleh perempuan di bawah umur punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun," kata dia.

Ia menjelaskan sesuai dengan UU Perlindungan Anak, usia layak menikah adalah di atas 18 tahun. "Hal tersebut mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, mental dan kesiapan ekonomi," tuturnya.

Sayangnya, kata dia, angka perkawinan anak di Indonesia tergolong tinggi. Sekitar 17 persen anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak, yakni di bawah 18 tahun.

Komitmen untuk menghentikan perkawinan anak tersebut, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab KPPPA saja, namun membutuhkan peran serta dari 4 pilar pembangunan yaitu lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun media dalam menghentikan praktik perkawinan pada usia anak.

Peran serta masyarakat, menurut dia, sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan mandat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 72 yang disebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

(Baca Juga: Gara-Gara Tidurnya Terganggu, Pria Ini Pukul Istri dan Dua Anaknya Pakai Palu)

"Kami berharap melalui Gerakan Stop Perkawinan Anak ini, menjadi dasar revisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun akan dapat diwujudkan," tutup Fernandez.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini