Difteri Mewabah, Anggapan "Anti-Vaksin" Merugikan Banyak Orang

Dewi Kania, Jurnalis · Senin 11 Desember 2017 15:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 11 481 1828540 difteri-mewabah-anggapan-anti-vaksin-merugikan-banyak-orang-RxasMg8VTp.jpg Ilustrasi vaksin (Foto: Thebeijinger)
 

IMUNISASI DPT sifatnya wajib diberikan untuk pencegahan penyakit difteri. Sayangnya, banyak orang menolak atau anti-vaksin yang sebenarnya merugikan diri sendiri dan orang lain.

Data terakhir Kementerian Kesehatan RI per November 2017 menyebutkan, ada 591 kasus difteri dengan 32 angka kematian. Dari semua pasien, banyak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap karena berbagai alasan.

BACA JUGA:

Salah satu yang paling sering yakni masyarakat menjadi anti-vaksin. Seharusnya tidak demikian, karena hal tersebut bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Menteri Kesehatan RI Prof Dr dr Nila F Moeloek SpM(K) mengomentari orang-orang anti-vaksin. Menurut dia, hal tersebut bisa merugikan orang lain karena rentan menularkan penyakit.

"Kalau orang anti-vaksin yang terkena dirinya sendiri, apa yang terjadi kalau sampai meninggal dunia itu urusan dia. Tapi kalau anak dan keluarganya yang kena bisa menularkan ke orang lain," ujar Menkes Nila saat ditemui di Jakarta Utara, Senin (11/12/2017).

Belum lagi kerugiannya bisa menularkan ke tenaga kesehatan. Hal ini sangat riskan dan sebaiknya dicegah. Sehingga banyak pihak yang dirugikan karena kejadian ini.

Berkali-kali Menkes Nila mengingatkan kepada orangtua agar mau mengimunisasi anaknya. Dalam pencegahan wabah difteri supaya tidak meluas, anak-anak 1-<19 tahun wajib mendapatkan vaksin DPT atau TD ulang.

Pemerintah menggelar Outbreak Respond Immunization (ORI) serentak di tiga wilayah suspect KLB difteri di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

BACA JUGA:

Dalam pelaksanaan ORI pasti banyak hal yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Dana untuk pengadaan vaksin tidaklah kecil.

"Karena difteri mewabah, pemerintah jadi mengadakan ORI. Jangan ada lagi yang menolak, imunisasi dilakukan di sekolah, puskesmas, rumah sakit, pesantren," tutupnya.

(dno)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini