nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Keamanan Pangan Masyarakat Belum Terjamin, Sistem Kontrol Harus Diperketat

Vessy Frizona, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2018 22:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 24 298 1849841 keamanan-pangan-masyarakat-belum-terjamin-sistem-kontrol-harus-diperketat-z9E5SNbEzL.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

MEREBAKNYA kasus makanan yang terkontaminasi bakteri berbahaya mengakibatkan bertambahnya korban yang mengalami gangguan kesehatan hingga keracunan. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting pemerintah dan dunia internasional.

Untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya makanan yang terkontaminasi bakteri dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berkualitas terhadap pangan yang beredar. Ini merupakan kunci untuk keselamatan pangan di Indonesia, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

Dokter dr. Anung Sugihantono selaku Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI menyebut, sekitar 25 persen dari kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah berupa kasus keracunan yang diakibatkan dari pangan yang sudah terkontaminasi bakteri.

 (Baca Juga: Micin Bisa Bikin Bodoh, Mitos atau Fakta?)

"Pangan merupakan kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Jadi standar pangan yang baik bukan hanya cukup aman, tetapi juga tidak tercemar bakteri agar tidak memicu timbulnya gangguan kesehatan," ungkap dr. Anung Rabu (24/1/2018).

Risiko penyakit akibat pangan yang terkontaminasi bakteri, bisa berupa keracunan dan ini bisa dihindari dengan pengawasan pangan yang baik.

"Sejauh ini pemerintah telah menerapkan pengawasan higienis untuk pangan produksi rumah tangga dan pemberian sertifikat aman kepada restoran atau sejumlah rumah makan, dan ini akan terus dilakukan," sambungnya.

Sementara itu Drs. Suratmono MP, Deputi III bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya BPOM mengatakan, mengontrol food system di Indonesia mengacu pada standar keamanan food internasional. Namun karena setiap negara berbeda maka tidak semua diadopsi.

"Untuk pangan yang diimpor, maka mereka harus mengikuti standar yang sudah ada di Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk meningkatkan sistem pengawasan dengan bekerjasama dengan sektor lain, seperti pihak kemanan dan pertanian," ungkapnya.

 (Baca Juga: Deretan Aktris Hollywood yang Diterpa Isu Operasi Plastik)

Sejak tahun lalu, pemerintah Indonesia telah melakukan evaluasi atas kinerja sistem pengawasan pangan Indonesia menggunakan instrumen Sistem Pengawasan Pangan Nasional dari FAO/WHO. Instrumen tersebut dikembangkan berdasarkan standar global, khususnya prinsip-prinsip dan pedoman Codex tentang sisitem pengawasan nasional.

Penilaian terdiri dari 4 dimensi spesifik yaitu input dan sumber daya sistem, fungsi pengawasan dari otoritas berwenang, interaksi pemangku kepentingan, dan dasar pengetahuan serta perbaikan terus meniru dari sistem.

(tam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini