nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tingginya Kasus Pelecehan & Kekerasan, Perempuan & Anak Penyandang Disabilitas Harus Dapat Perlindungan Hukum

Vessy Frizona, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2018 15:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 26 196 1850674 tingginya-kasus-pelecehan-kekerasan-perempuan-anak-penyandang-disabilitas-harus-dapat-perlindungan-hukum-We65KlJIIy.jpg Kekerasan seksual pada perempuan dan anak penyandang disabilitas (Foto:Ist)

MENINGKATNYA kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas merupakan fenomena gunung es yang terlihat di permukaan saja.

Berdasarkan data Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak DIY (SAPDA), pada 2015 tercatat 29 orang perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan (kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi). Sebanyak 33 kasus terjadi pada 2016 dan meningkat menjadi 35 kasus pada 2017.

BACA JUGA:

Pasangan Tajir Menggalang Donasi Lewat Sosial Media untuk Anjingnya, Netizen Malah Mengecam Aksinya Itu!

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. Banyak kendala bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan, baik dari internal maupun eksternal," ungkap Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam siaran persnya, Jumat (26/1/2018).

Dari sisi internal, misalnya tidak adanya keberanian bagi korban untuk melapor, tidak ada dukungan keluarga dan lingkungan karena masih dianggap sebagai aib keluarga. Sisi eksternal, yaitu masih adanya pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) tentang keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan saksi dan bukti di pengadilan.

Penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

BACA JUGA:

Gadis Ini Jadi Viral Gara-Gara Mainan Slime, Apa yang Dia Lakukan?

Pribudiarta mengapresiasi langkah PERADI yang mau berkomitmen melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Sehingga diharapkan dapat memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan serta terpenuhinya perlindungan khusus sesuai amanat Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2016, Bab X tentang Perlindungan Khusus bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas.

"Harapan kami, semoga ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara, dan koordinasi yang telah kita bangun ini dapat terus dikembangkan. Mari bersama tingkatkan perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas. Kita semua bertanggung jawab dan harus bergerak bersama menuju Indonesia tangguh," pungkas Pribudiarta.

(ndr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini