Dokter Terawan Harusnya Diapresiasi, Bukan Malah Dipecat IDI

Agregasi Antara, Jurnalis · Kamis 05 April 2018 05:01 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 05 481 1882315 dokter-terawan-harusnya-diapresiasi-bukan-malah-dipecat-idi-iA0wDMdT9J.jpg Dokter Terawan (Foto: Instagram)

JAKARTA – Keputusan Ikatan Dokter Indonesia menjatuhkan sanksi kepada Mayor Jenderal TNI dr Terawan Agus Putranto berupa pemecatan sementara selama 12 bulan dari keanggotaan IDI dipertanyakan banyak pihak.

Salah satu pihak yang mempertanyakan adalah anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah kesehatan, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. "Jadi jangan dengan pemecatan hingga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat," kata Ibas melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.

Dia mengatakan, apabila seorang dokter yang mampu menemukan terobosan baru dalam dunia kedokteran dengan ribuan pasien dalam rentang waktu praktik bertahun-tahun seharusnya mendapatkan catatan khusus atas capaiannya.

Menurut dia, organisasi profesi IDI harus tetap menjalankan fungsi dan perannya bersama pemerintah, menciptakan inovasi pengobatan pasien yang efisien, aman dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia. "Teknik dan metode pengobatan yang dikembangkan dokter Terawan bisa dikembangkan secara ilmiah dan sesuai dengan SOP dunia kedokteran," ujarnya.

Ibas menilai IDI seharusnya memberi klarifikasi apa alasan dibalik pemecatan dokter Terawan, jangan sampai menjadi "bola liar" di masyarakat dan berakibat masyarakat tidak lagi percaya dengan profesi dokter yang baik dan punya jiwa melayani.

Dia berharap penyelesaian masalah tersebut seharusnya menjadi momentum kemajuan di dunia kedokteran dan masyarakat harus diberikan penjelasan dibalik pemecatan dokter Terawan karena sudah terlanjur menjadi konsumsi publik.

Lontaran serupa disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra. Dia menyesalkan pemecatan Mayor Jenderal TNI dr Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kontroversi berkait metode dr Terawan, kata dia, harus disikapi dengan bijak.

“Ilmuwan itu sifatnya terbuka tidak boleh berpihak, IDI atau asosiasi dokter sebagai rumah ilmuwan dan profesional tidak boleh cari aman karena kajian ini berpikirnya sederhana sajalah tidak usah berat-berat serta mudah menganalisisnya kalau tidak ada beban atau keberpihakan,” katanya.

Dokter Terawan merupakan penemu modifikasi Digital Substraction Angiogram (DSA) atau pengobatan cuci otak. Dia dipecat IDI karena dianggap mulai meresahkan banyak pihak.

Terkait hal ini Azmi Syahputra malah lebih jauh melihatnya, apakah keributan ini karena rebutan lahan karena dr Terawan dianggap sebagai dokter radiologi namun masuk ke zona bidang dokter spesialis syaraf atau bedah syaraf.

Ini kemungkinan pertama atau seharusnya jika dr Terawan memang seorang dokter yang memiliki multi kemampuan seharusnya didorong untuk studi lanjut atau dibuat tim terpadu untuk melakukan penelitian di bidang yang ia temukan. Banyak pasien telah mengakui dan merasakan manfaat atas temuan dan metode Terawan.

"Ini yang harus jadi pintu solusi yang dicari oleh IDI maupun persatuan dokter lainnya, bukan malah memberikan sanksi etik berupa pencabutan izin praktik sementara," katanya.

"Hal ini merupakan kemunduran bagi dunia keilmuwan karenanya mari saling jernih untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik dengan cara berpikir lebih jauh untuk kemasalahatan pasien," katanya.

(Baca Juga: 5 Fakta di Balik Pemecatan Dokter Terawan karena Metode 'Cuci Otak')

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani menyatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wajib mengklarifikasi kasus dokter Terawan, penemu modifikasi Digital Substraction Angiogram (DSA) atau pengobatan cuci otak, karena mulai meresahkan banyak pihak.

Dewi Aryani mengatakan hal itu terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI yang memecat dr. Terawan (sapaan akrab Brigjen TNI dr. Terawan Agus Putranto) atas pelanggaran kode etik.

Dewi yang pernah terapi DSA dr. Terawan pada tahun 2017 menyarankan agar Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Keternagakerjaan) DPR RI untuk segera memanggil IDI dan pihak dr. Terawan agar segera memberikan klarifikasi publik agar masalahnya menjadi jernih, tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Semua rumah sakit 'kan punya tim etik dan hukum. Maka, pihak tim RSPAD juga harusnya nanti ikut dipanggil. Seharusnya mereka melindungi pegawai-pegawai di rumah sakit tersebut," katanya.

(Baca Juga: Artis-Artis Tanah Air Ini Awet Muda, Kamu Enggak Bakal Sangka Umurnya)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini