nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi, KPPA Tambah Wilayah Inisiasi Kota Menuju Layak Anak

Pradita Ananda, Jurnalis · Jum'at 13 April 2018 20:48 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 13 196 1886454 angka-pernikahan-dini-masih-tinggi-kppa-tambah-wilayah-inisiasi-kota-menuju-layak-anak-jA37yMxqrY.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

SELAMA ini, tidak bisa dipungkiri kita sebagai orang dewasa suka memandang remeh akan kehadiran dan peran dari anak-anak. Padahal, di tangan anak-anak inilah masa depan suatu bangsa ditentukan.

Bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang inilah juga jadi sesuatu yang patut mendapat perhatian sama pentingnya dengan permasalahan lain di suatu bangsa. Maka itu, bisa dibilang bahwa suatu bangsa atau suatu negara tidak boleh bermimpi mempunyai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi jika salah satu permasalahan soal anak-anak. Contohnya angka perkawinan anak masih tinggi yang memiliki efek domino, mulai dari angka kematian ibu dan bayi, ekonomi, hingga kesehatan.

Jika suatu daerah hadir dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi, maka bisa dibilang daerah tersebut belum jadi kota yang layak anak. Namun sayangnya, provinsi Sulawesi Barat mendapatkan posisi pertama di Indonesia untuk tingkat perkawinan anak, yang mana turut juga menyumbang Indonesia berada di posisi nomor dua di benua Asia Tenggara, tepat di bawah Kamboja.

Melihat situasi darurat ini, tentunya pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya berdiam diri. Setelah kemarin, pada Kamis 12 April 2018, Yohana Yembise secara resmi meluncurkan program kampanye "Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Sulawesi Barat" bertempat di Mamuju, Sulawesi Barat sekaligus Penandatanganan Prasasti Sekolah Ramah Anak.

Tidak hanya itu, pada hari ini, Jumat 13 April 2018 secara resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali menambah deretan wilayah yang telah diinisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Kali ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi barat diresmikan sebagai bagian dari 386 Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak yang telah dibentuk.

Dengan adanya inisiasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak ini sendiri lebih lanjut diketahui jadi misi bagi pemerintah daerah Sulawesi Barat, untuk menjadikan daerahnya bisa ramah dan layak untuk anak-anak. Yohana menyebutkan, masalah soal predikat nomor satu tersebut, ia mengharapkan hal ini bisa jadi pemicu pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki daerahnya.

"Meski di tahun 2016 BPS mencatat Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan rata-rata perkawinan anak tertinggi se-Indonesia, namun hal tersebut justru dijadikan tantangan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peresmian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak hari ini, merupakan misi pemerintah daerah Sulawesi Barat untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak atau PROVILA”, ujar Yohana, Jumat (13/4/2018) dalam acara peluncuran Kota Layak Anak, di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Sulawesi Barat.

Lebih lanjut, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sendiri merupakan sebuah sistem pembangunan berbasis hak anak, yang dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Di mana sebuah kabupaten atau kota akan bisa dikatakan layak untuk anak, jika kota atau kabupaten tersebut telah memenuhi 24 indikator, yang mencerminkan lima klaster hak anak, yang terdiri dari pemenuhan hak sipil dan kebebasan hak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang terakhir adalah perlindungan khusus, yang mana dikatakan Yohana lima klaster ini wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat.

"Lima kluster hak anak wajib kita penuhi dalam mewujudkan KLA. Saya optimis Provinsi Sulawesi Barat pasti akan terus mengedepankan pembangunan yang memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak," tambah Yohana.

Pemenuhan lima kluster oleh pihak pemerintah setempat, tentunya akan jadi hal percuma jika tidak didukung oleh semua elemen masyarakat. Sebab, KLA akan berhasil terwujud jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung, mulai dari pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan tanpa terkecuali, seluruh warga masyarakat.

Dengan mulai terwujudkan KLA di seluruh area kabupaten atau kota di Tanah Air, maka Indonesia disebutkan oleh Yohana, sebagai negara pun jadi bisa meraih status sebagai suatu negara yang layak untuk anak-anak nya.

"Jika seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mampu menjadi layak anak, maka bukan hal yang mustahil Indonesia dapat meraih cita-cita untuk menjadi Indonesia Layak Anak (IDOL) di tahun 2030. Untuk itu saya sangat mengapresiasi pemangku kepentingan serta seluruh stakeholders terkait, termasuk anak-anak yang hadir dalam pencanangan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat menuju Layak Anak hari ini, sebagai wujud dari langkah kecil yang kita bangun untuk mempersiapkan langkah besar untuk mengukuhkan Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak di kemudian hari”, pungkas Yohana.

Dalam kesempatan yang sama, Yohana juga secara langsung mengukuhkan forum PUSPA (publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak) sekaligus Satgas PPA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak provinsi Sulawesi Barat.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini