nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Indonesia Wujudkan Kota Layak Anak di 2020, Ini Tantangan Terbesarnya!

Pradita Ananda, Jurnalis · Sabtu 14 April 2018 10:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 14 196 1886594 indonesia-wujudkan-kota-layak-anak-di-2020-ini-tantangan-terbesarnya-ZU10AkPY4L.jpg Ilustrasi (Foto: Thespruce)

KEMAJUAN sebuah bangsa, ada di tangan para generasi mudanya. Di mana termasuk di dalamnya ialah anak-anak, yang kelak akan tumbuh dan berkembang untuk menjadi pemimpin dan sosok-sosok penting untuk membangun sebuah negara.

Maka dari itu, kehadiran dan peran dari anak-anak sebagai bagian dari anggota masyarakat juga sama pentingnya dengan peran orang-orang dewasa lainnya.

Bicara soal tumbuh kembang anak, tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki target menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang? Di mana, Indonesia Layak Anak ini baru bisa dicapai jika seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, hadir sebagai KLA, kota layak anak.

Mewujudkan kota layak anak, yakni kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak, dengan tujuan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sebuah kabupaten atau kota baru akan bisa dikatakan layak untuk anak, jika kota atau kabupaten tersebut telah memenuhi 24 indikator, yang mencerminkan lima klaster hak anak, yang terdiri dari pemenuhan hak sipil dan kebebasan hak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang terakhir adalah perlindungan khusus.

Mewujudkan kota layak anak ini tentu walau bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai, namun tetap saja bukan merupakan pekerjaan mudah bukan? Mengapa mewujudkan kota layak anak ini jadi penting? Logikanya, jika sebuah kota layak untuk anak, maka akan layak juga untuk semua manusia lainnya. Mengingat anak-anak adalah mahluk yang paling rentan.

Namun dari sekian banyak tantangan yang harus ditaklukkan untuk mewujudkan kota layak anak. Sebetulnya, dari kacamata pihak pemerintah, pekerjaan rumah alias pe-er terbesar apa dalam mencapai kota layak anak ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka Okezone pun bertanya langsung kepada Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc, selaku Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Ada tiga, pertama itu dari sisi regulasi. Banyak daerah yang dari sisi regulasi juga belum banyak yang punya peraturan daerah (Perda). Belum punya perda ini rentan, ganti pemimpin misalnya ganti bupati lah kalau iya penggantinya juga peduli, kalau enggak ya akan putus lagi. Padahal membangun anak itu harus berkelanjutan, enggak bisa putus-putus," jelas Leni saat ditemui Okezone, baru-baru ini di Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurut Leni, mengingat upaya dalam membangun anak itu harus dilakoni secara berkelanjutan. Maka landasan paling kuat di sebuah daerah, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah peraturan daerah harus dibuat dengan maksud agar bisa menjaga upaya berkelanjutan membangun anak ini.

Setelah soal regulasi hukum, wanita berkacamata ini mengungkapkan upaya untuk bisa merubah mindset alias pola pikir masyarakat jadi pekerjaan rumah terberat selanjutnya.

"Contohnya suka mempertanyakan kenapa kota atau kabupaten itu dapat penghargaan, padahal ada kasus soal anak. Pertama, yang namanya kekerasan terhadap anak itu di mana pun pasti terjadi, mau negara maju mau negara miskin itu pasti dan tidak ada yang bisa memprediksi. Di sini titiknya ialah, bagaimana walaupun ada korban ada kasus seperti itu, bagaimana sistem dan aparat di daerah itu menyelesaikannya dengan tuntas. Contohnya kasus Angelina di Bali, nah Denpasar nya dapat penghargaan. Gimana sistem di kota itu saat kasus terjadi, berupaya untuk menyelesaikan secara tuntas, dan itulah kabupaten atau kota yang mau jadi kota layak anak. Cara pandang, mindset ini yang musti diubah. Hingga akhirnya makin banyak pihak yang mendukung," imbuhnya.

Kemudian, terakhir disebutkan Leny lebih lanjut bahwa upaya-upaya di sektor pencegahan jadi pekerjaan rumah terbesar ketiga dalam upaya mewujudkan kota layak anak. Upaya-upaya di pencegahan ini dinilai paling penting, bagaimana mencegah anak-anak untuk mengalami masalah, yang mana jika sudah terlanjur terjadi masalah maka pihak pemerintah harus siap dengan memberikan pelayanan.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini