Image

Peran Badan POM dalam Mengawasi Produk Bersertifikasi Halal

Tiara Putri, Jurnalis · Senin 16 April 2018 15:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 16 481 1887256 peran-badan-pom-dalam-mengawasi-produk-bersertifikasi-halal-SaSNjMauvh.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

SERTIFIKASI halal hingga kini masih menjadi masalah hangat untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak, di tengah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, masih banyak produk yang ditemukan belum bersertifikasi halal. Padahal produk tersebut terbilang cukup sering dikonsumsi masyarakat. Kondisi itu tentu membuat masyarakat resah dan khawatir.

Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, pembuatan sertifikat halal bertujuan untuk melindungi umat Muslim. “Dulu hanya MUI sekarang pemerintah ikut melakukan penguatan (sertifikasi halal). Pembuatan sertifikat menjadi mandatory (wajib) untuk menghilangkan lubang-lubang adanya produk-produk yang tidak jelas, halal apa haram. Jadi hanya ada dua halal apa haram dalam melindungi umat itu,” ucapnya saat ditemui dalam acara “Seminar Nasional & Pendampingan bagi Dunia Usaha dan Industri untuk Memperoleh Sertifikasi Halal”, Senin (16/4/2018) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

 (Baca Juga: Diet Berdasarkan Golongan Darah Lebih Cepat Turunkan Berat Badan, Benarkah?)

Permasalahan mengenai sertifikasi halal juga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hanya saja pelaksanaannya hingga kini dianggap belum maksimal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai salah satu lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut pun turut angkat bicara.

“Prinsipnya Badan POM tetap masih seperti yang dulu, mau ada undang-undang atau tidak tetap akan mengawal. Ada 3 aspek yang diperhatikan oleh Badan POM yaitu halal, safety, dan hygiene. Kalau halal urusannya tetap dari MUI,” tutur Drs. Suratmono, MP selaku Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM saat ditemui dalam acara yang sama.

  (Baca Juga: 7 Bagian Tubuh Ini Sering Tunjukkan Tanda-Tanda Penuaan)

Lebih lanjut dijelaskan olehnya bila Badan POM sebelum ada undang-undang yang berkaitan dengan produk halal telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan produsen untuk menuliskan informasi apakah produknya halal atau tidak. “(Peredaran produk haram) tidak dilarang, yang penting ditulis dengan jelas. Karena prinsipnya di Badan POM pengawasan ada dua, pertama pre market dan kedua pos market," ujar Suratmono.

Selain itu, Badan POM juga bertugas untuk melindungi konsumen dan melaksanakan pengawalan produk halal atau haram. “Kalau kita mengawasi produk berlabel halal. Jadi kita mengawasi jalannya aja karena ‘kan yang berlaku sekarang logo halal adalah bagian (yang) tidak terpisahkan dari label. Nah acuannya jelas, ada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Label halal selama ini kita awasi, jadi mulai dari pengawasan pre market hingga pos market,” pungkas Suratmono.

(tam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini