nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mengapa Kawasan Kota Tua Tak Kunjung Menjadi Warisan Dunia?

Agregasi Antara, Jurnalis · Sabtu 21 April 2018 04:46 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 21 406 1889630 mengapa-kawasan-kota-tua-tak-kunjung-menjadi-warisan-dunia-cPjjI2BMwH.jpg Kota Tua Jakarta (Foto: Antara)

SEBAGAI pusat perdagangan di Asia pada abad 17, kawasan Kota Tua Jakarta sudah selayaknya menjadi warisan dunia.

Indonesia pun telah mengajukan kawasan Kota Tua Jakarta serta empat pulau sekitarnya (Pulau Onrust, Cipir, Kelor, dan Bidadari) untuk mendapat pengakuan sebagai warisan dunia UNESCO sebagai jalur perdagangan yang digunakan VOC.

Namun, sejak masuk daftar tidak tetap warisan benda UNESCO pada tahun 2015 hingga kini kawasan Kota Tua masih belum mendapat predikat warisan dunia.

Agar mendapat pengakuan, ada beberapa hal yang mesti segera dibenahi, di antaranya merenovasi bangunan di Kota Tua dan memastikan reklamasi Teluk Jakarta tidak mengubah lanskap asli Pulau Onrust.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan segera merevitalisasi Kota Tua.

"Pada zaman dahulu, Kota Tua bukan hanya pusat perdagangan di Asia Tenggara, melainkan juga di dunia. Makanya, kami ingin Kota Tua segera direvitalisasi," kata Sandiaga.

(Baca Juga: Inilah 5 Wajah Pria Paling Tampan di Dunia yang Pesonanya Tak Pernah Luntur)

Dengan demikian, menurut dia, usulan ke UNESCO agar Kota Tua dijadikan sebagai warisan budaya dunia dapat disetujui.

Untuk mewujudkan revitalisasi itu, dia pun terus mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta membuat perencanaan yang terperinci.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga meminta Dinas Pariwisata untuk menginventarisasi pemilik gedung-gedung tua agar dapat direvitalisasi.

Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Norviadi Setio Husodo mengatakan untuk merevitalisasi gedung-gedung di Kota Tua Jakarta memang cukup sulit karena sebagian besar gedung bukan milik Pemerintah Provinsi DKI .

"Sekitar 50 persen dimiliki oleh BUMN, dalam hal ini Perusahaan Perdagangan Indonesia, kemudian 48 persen dimiliki oleh swasta dan perseorangan. Hanya 2 persen gedung di kawasan tersebut yang milik Pemprov DKI," kata Norviadi.

Ia mengatakan bahwa revitalisasi sepenuhnya adalah hak pemilik gedung, Pemprov DKI hanya dapat menyosialisasikan dan mengimbau para pemilik untuk merevitalisasi gedung-gedung tersebut.

Apalagi gedung-gedung milik pribadi atau perseorangan banyak yang statusnya tidak jelas, ada yang tidak dapat ditemukan ahli warisnya, ada yang sudah dijual, dan ada pula yang ditinggalkan begitu saja.