nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anak-Anak Melanggar Hukum, Jangan Samakan Haknya dengan Orang Dewasa!

Annisa Aprilia, Jurnalis · Sabtu 11 Agustus 2018 11:36 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 08 11 196 1935038 anak-anak-melanggar-hukum-jangan-samakan-haknya-dengan-orang-dewasa-eizWEYOLwF.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

SIFAT nakal anak-anak memang terkadang melampaui batas, bahkan berujung kepada tindak pidana. Terlepas anak menyadari aturan hukum atau kesalahannya, anak yang terlibat hukum tetap harus diberi perlindungan dan dijaga hak-haknya.

Sayangnya, tidak semua masyarakat dan penegak hukum mengetahui dan melindungi hak anak tersebut. Padahal, anak sebagai subjek hukum meskipun terbukti bersalah, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetap memiliki perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, tidak sama dengan orang dewasa.

Hasan, SH, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menjelaskan, lama hukuman bagi anak sebenarnya separuh dari hukum orang dewasa, tidak ada hukuman mati, dan hanya boleh ditahan saat anak berusia 14 tahun.

"Anak-anak yang terlibat tindak pidana memiliki syarat, misal dibina di luar, berhak memperoleh pendidikan, layanan masyarakat, diawasi, diberikan pelatihan kerja, pembinaan, dan moral agama supaya jadi orang benar,” paparnya.

Baca Juga: Puas Liburan di Bali, Giliran Pulau Sumba yang Dikunjungi David Beckham Sekeluarga

Tidak hanya penerapan pada jumlah masa pidana saja, menurut Hasan saat masih dalam masa penyidikan pun anak memerlukan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Perbedaannya mulai dari penegakan hukum, penyidikan, dan semua proses hukumnya sampai ke masa pidana.

Menurutnya, ada perbedaan pengaruh, kognitif, dan psychosocial, agar anak dilindungi dari eksploitasi, rentan dari perlakuan yang tidak mengindahkan hak asasi, diperlakukan secara kasar, dan diancam. "Anak yang terlibat tindak hukum pun rentan dengan perlakuan tidak menyenangkan antar napi, sering mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapat pembinaan khusus dari negara,” imbuhnya.

Hasan melanjutkan, saat terlibat tindak pidana anak perlu diberikan penanganan secara tepat dan cepat. Ketika dalam masa proses hukum mereka pun perlu mendapat pendampingan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang tujuannya melindungi hak-hak anak terutama yang bersentuhan hukum.

Baca Juga: Begini Sosok Mertua Tasya Kamila yang Ternyata Sosialita Tajir, Temannya Kebanyakan Selebriti!

“KPPPA memiliki upaya pencegahan agar anak tidak berkonflik dengan hukum. KPPPA mengupayakan supaya anak tercegah dari tindak pidana, mengatasi akar permasalahan mengapa anak melakukan tindak pidana, supaya tidak berkonflik dan mengulanginya lagi, tidak terlibat proses peradilan, dan terlibat hukum,” ujar Hasan.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat mampu mencegah anak berkonflik dengan hukum dengan mencari masalah yang kemungkinan terjadi.

"Kalau misal tawuran masyarakat harus mencari tahu apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadi tawuran lagi. Selama ini kita lihat masyarakat diam, kami harap masyarakat lebih peduli terhadap perlindungan anak khususnya agar anak tidak berkonflik dengan hukum,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini