nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anak-Anak Terjerat Kasus Hukum Pidana, Apa Saja Hak Mereka?

Annisa Aprilia, Jurnalis · Sabtu 11 Agustus 2018 12:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 08 11 196 1935040 anak-anak-terjerat-kasus-hukum-pidana-apa-saja-hak-mereka-Edg1ZMlqoq.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

BEBERAPA waktu lalu cukup banyak anak yang terlibat dengan tindak pidana karena melakukan kasus kriminal. Miris memang, karena anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa malah melakukan tindakan tercela.

Hasan, SH, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mengatakan banyak anak-anak melakukan aksi begal, mengganggu ketenteraman masyarakat, perkosaan hingga aktivitas seksual.

"Inilah bentuk kekerasan yang kita ingin cegah di masyarakat dengan mengupayakan cari akar masalah, supaya tidak terjadi lagi tindakan seperti itu,” jelas dia.

Menurut Hasan, pemerintah sepertinya tengah dilema tentang kebijakan hukum untuk anak yang terlibat tindak pidana. Sebab, jika kembali ditinjau masyarakat sudah responsif.

Baca Juga: Puas Liburan di Bali, Giliran Pulau Sumba yang Dikunjungi David Beckham Sekeluarga

Sayangnya, kebijakan yang dibuat pemerintah malah dimanfaatkan pada orang dewasa yang jadi dalang di balik kasus kejahatan yang dilakukan anak sebagai pelaku, karena mengetahui anak tidak akan dikenakan sanksi seperti orang dewasa.

“Apa dia membunuh orang? Atau tertangkap tangan sedang mengedarkan narkoba itu hukumannya di atas 7 tahun tidak bisa didiversi oleh polisi atau penyidik maupun hakim di pengadilan. Tetap ada batasan-batasan sepanjang hukumannya itu di atas 7 tahun dan anak di bawah 14 tahun tidak bisa mendapat hukum pidana,” imbuhnya.

Masih dalam pemaparan Hasan, aparat penegak hukum akan melihat, apakah seorang anak bisa dianggap subjek hukum atau tidak dari pemahamannya. Jadi, ada ukuran seorang anak dapat hukum.

Dalam penegakan hukum ada 4 unsur, substansi hukum perbuatan yaitu perbuatan yang melanggar peraturan, tanggung jawab pidana, proses tindak pidana yaitu cara atau metode yang digunakan seorang itu bisa bertanggung jawab akan tindak pidana, hukuman pidana yang harus diberikan pada anak karena dia melakukan tindak pidana 4 faktor yang akan ditetapkan hakim.

"Tetapi dalam praktiknya kadang bisa diupayakan agar anak tidak diproses dalam hukum, seperti pertimbangan ada kemungkinan apakah anak ini punya maksud tujuan, apakah anak ini hanya membantu saja, apakah anak ini istilahnya tidak terlibat secara langsung atau bahkan tidak tahu hukum.

Baca Juga: Di Bali John Legend & Chrissy Teigen Lahap Ayam Goreng Cepat Saji di Kedai Lokal

Dia melanjutkan, meskipun anak-anak tapi jika melakukan tindak pidana seperti pencabulan, maka tetap terkena sanksi berat mencapai 7 hingga 10 tahun dan tidak bisa dapat diversi, apalagi korbannya sampai meninggal dunia, ada kemungkinan mereka bisa dituntut hukuman mati.

"Tapi pelaku anak tidak boleh ada hukuman mati hanya seumur hidup, sanksi pidana pun diberikan separuh dari sanksi orang dewasa, sanksi kebiri anak tidak bisa dilakukan cuma tetap diberi sanksi pidana dan rehabilitasi," papar Hasan.

Dalam kasus yang dilakukan oleh anak, orangtua tidak lantas kena sanksi pidana. Sebab, menurut Hasan untuk menetapkan seorang diberi pidana dilihat dari subjek hukum, siapa yang melakukan tindak pidana jadi bukan melihat orangtuanya, kecuali orangtuanya terlibat.

"Kebanyakan kasus yang melibatkan anak, yaitu narkoba, perkosaan, tawuran. Kasus-kasus inilah yang tidak bisa didiversi. Anak anak kita ini harus dilindungi dijaga dan diberi hak-haknya," ujarnya.

Sebelum sampai di pengadilan, anak berkonflik dengan hukum tentu akan melewati proses penyidikan. Intinya dalam melakukan proses penyidikan kecuali tertangkap tangan, Hasan mengatakan biasanya ada surat pemanggilan.

"Pemeriksaan tidak secara formal jadi secara kekeluargaan dan berhadapan dengan hukum diberikan harkatnya anak harus didampingi diberitahu hak informasinya, dia juga tidak melalui proses terlalu lama harus ada jeda sedikit, biasanya anak bisa menjelaskan kejadian sebenarnya jika tidak ada tekanan, petugas tidak mengajukan pertanyaan menjebak, dan memasukan pertanyaan di luar konteks," jelas Hasan.

Tidak hanya cukup sampai di situ saja, Hasan pun mengatakan proses penyidikan juga dilakukan di tempat tempat umum, jadi tidak terlihat seperti sedang diperiksa. Petugas pun tidak menunjukkan atribut, tidak dilakukan di depan tahanan, tidak pakai borgol atau pistol, dll.

"Sayangnya, masih banyak kendala dari sisi SDM, aparat penegak hukum, lembaga sosial, tenaga sosial profesional belum semuanya diberikan pelatihan mengenai pengadilan anak. Dalam rangka mempercepat KPPPA melaksanakan kegiatan pelatihan agar pihak tersebut supaya mampu memproses tindak pidana anak melalui pendekatan diversi tidak diproses seperti orang dewasa," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini