Menteri Yohana Yembise Ungkap Kendala dalam Atasi Diskriminasi Ketenagakerjaan

Dimas Andhika Fikri, Jurnalis · Selasa 28 Agustus 2018 18:22 WIB
https: img.okezone.com content 2018 08 28 481 1942670 menteri-yohana-yembise-ungkap-kendala-dalam-atasi-diskriminasi-ketanagakerjaan-81afEdji5N.jpg Menteri Yohana Yembise (Foto: Okezone)

KASUS diskriminasi dalam ketanagakerjaan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari para pejabat pemerintah. Tak terkecuali bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Hari ini, Selasa (28/8/2018), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, melakukan Kampanye Stop Diskriminasi Dalam Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Hotel Training Centre Damhil, Provinsi Gorontalo.

Ia mengatakan, saat ini para pekerja atau buruh perempuan telah bekerja hampir di semua sektor. Namun dalam pelaksanaannya, mereka kerap menjadi kroban diskriminasi, yang secara tidak langsung dapat mengganggu kesehata mereka.

"Hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan (49,75%). Namun dalam kehidupan sehari-hari, perempuan masih mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan akibat diskriminasi gender, seperti marjinalisasi, sub-ordinasi, pelabelan, kekerasan, dan beban kerja," tutur wanita yang akrab disapa Mama Yo itu.

Lebih lanjut ia menegaskan, jika Indonesia ingin maju, perempuan perlu dilibatkan secara aktif dan proporsional, karena di sisi lain, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bertanggungjawab terhadap kualitas anak sebagai generasi penerus.

"Sesuai kodratnya, mereka mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kondisi ini memerlukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang baik,” imbuhnya.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 262 juta jiwa, dengan angkatan kerja 128 juta jiwa (48%). Dari jumlah tersebut, 121 jiwa diantaranya telah bekerja dan 46,3 juta jiwa adalah pekerja perempuan.

KPPA

Sayangnya, pertumbuhan angkatan kerja ini tidak diiringi oleh perbaikan sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, termasuk menghentikan perilaku diskriminasi yang sering dialami pekerja perempuan. Kemen PPPA mencatat sejumlah permasalahan utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia :

1. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja;

2. Peran dan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan masih rendah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) LK= 81,97%, Pr=50,77% (BPS 2016);

3. Masih adanya diskriminasi dalam ketenagakerjaan, mulai dari penerimaan, saat kerja, dan purna kerja;

4. Masih lemahnya pengawasan dalam hubungan kerja;

5. Masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja, terutama perempuan;

6. Minimnya ketersediaan data pelanggaran hak pekerja.

Melihat masih banyaknya permasalahan dalam ketenagakerjaan, Menteri Yohana menyerukan megara harus terlibat melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dalam hal ini adalah para pekerja perempuan.

Terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebetulnya telah mengatur perlindungan terhadap TKI perempuan. Tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial sebagai dampak pengiriman TKI, menyangkut ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak-anak TKI yang ditinggalkan.

Tidak hanya itu, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah mengatur kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dan segala bentuk upaya kesehatan yang harus disediakan pengelola tempat kerja.

"Indonesia tidak akan bisa mencapai target planet 50:50 jika kaum perempuan masih menjadi korban diskriminasi. Oleh karena itu, saya berhadap dengan adanya kampanye ini, diskriminasi dalam ketenagakerjaan bisa dihentikan. Jadi semua pihak harus saling bersinergi," tukas Yohana.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini