nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Minta Aturan Iklan Produk Tak Boleh Diskriminatif

Utami Evi Riyani, Jurnalis · Senin 03 September 2018 20:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 09 03 481 1945488 dpr-minta-aturan-iklan-produk-tak-boleh-diskriminatif-ta7foreW6g.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beberapa waktu lalu mengeluarkan wacana akan merevisi aturan label dan iklan produk pangan, khususnya susu kental manis. Mengenai hal ini, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun buka suara.

Komisi yang membidangi pertanian, pangan dan persaingan usaha tersebut menilai, seharusnya suatu kebijakan dibuat atau direvisi atas kondisi industri secara keseluruhan, bukan atas suatu produk tertentu.

“Apakah dia (BPOM) mau membunuh produk tertentu. Karena sirup kan manis juga, bahkan lebih banyak pemanisnya dibandingkan komposisi susunya,” kata Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI DPR dalam keterangan yang diterima Okezone, Senin (3/9/2018).

Sebelumnya, BPOM telah menerbitkan edaran mengenai label dan iklan susu kental manis pada Mei 2018. Dalam edaran tersebut, BPOM memberikan sejumlah pembatasan iklan produk susu kental manis di antaranya larangan menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun, larangan menggunakan visualisasi gambar susu cair atau susu dalam gelas serta larangan menayangkan iklan pada jam tayang acara anak-anak. Namun di sisi lain, produsen susu kental manis sebenarnya telah memberi label komposisi pada produknya untuk diketahui oleh konsumen.

 

“Ini sebenarnya kembali kepada pilihan si konsumen. Coba lihat iklan rokok, meskipun diberi gambar tengkorak dan yang seram-seram, tetap saja konsumen membeli,” tegasnya.

 (Baca Juga:Kenalkan! Sara Iftekhar, Finalis Berhijab Pertama di Ajang Miss England 2018)

Karena itu, Azam menyatakan tidak menutup kemungkinan bagi DPR terutama komisi yang terkait, untuk meminta klarifikasi BPOM terkait dengan rencana revisi aturan label dan iklan pangan tersebut. Hal ini diperlukan agar tidak muncul polemik yang didasari kecurigaan mengenai adanya indikasi perang dagang dalam proses revisi aturan iklan tersebut.

Sebelumnya, Inas Nasrullah Zubir, Anggota Komisi VI juga meminta BPOM dan pemerintah untuk lebih bijaksana melihat polemik terkait susu kental manis ini. Menurut dia, perubahan aturan harus dilandaskan pada kajian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia juga mengingatkan agar BPOM tidak terjebak menerbitkan sebuah peraturan yang kurang adil.

“Jangan pemerintah menyesuaikan kebutuhan produsen, tapi harus menyesuaikan apa yang terbaik bagi konsumen,” katanya.

Handito Joewono, Pengamat Marketing sekaligus Chief Executive Officer Arrbey Consulting Indonesia, sebuah perusahaan konsultan bisnis dan pemasaran, mengungkapkan aturan terkait iklan produk seharusnya tidak memberikan pembatasan yang terlalu ketat. Karena hal tersebut dapat memengaruhi kreativitas perusahaan dalam menginformasikan keungulan produknya kepada konsumen sehingga pemasaran tidak bisa berjalan optimal.

 (Baca Juga:Setelah Atlet Bulutangkis, Giliran Atlet Wushu Lindswell Kwok Cs Terima Hadiah Jam Tangan Mewah)

"Kreativitas dalam beriklan seharusnya tidak dibatasi, karena setiap produk memiliki strategi pemasaran yang berbeda," ujar Handito.

Keleluasan dan kreativitas dalam beriklan juga diyakini menentukan keberhasilan pemasaran. Dengan demikian, aturan yang ada bisa mendorong pertumbuhan bisnis di Tanah Air dan menggerakkan ekonomi nasional.

Produk susu kental manis sendiri sudah beredar di Indonesia sejak negara ini belum merdeka. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kapasitas produksi pabrik susu kental manis di dalam negeri mencapai 812.000 ton per tahun. Industri ini mampu menyerap sebanyak 6.652 orang tenaga kerja dengan nilai investasi telah menembus Rp 5,4 triliun.

(tam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini