nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

7 Fakta di Balik Terbitnya Fatwa MUI untuk Vaksin MR

Dewi Kania, Jurnalis · Senin 10 September 2018 14:37 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 10 481 1948522 7-fakta-di-balik-terbitnya-fatwa-mui-untuk-vaksin-mr-kHreMTMTMB.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

PEMERINTAH mengampanyekan pentingnya vaksin measles rubella (MR) yang diberikan kepada anak 9 bulan sampai 15 tahun. Upaya tersebut dibantu dengan keluarnya fatwa MUI nomor 33 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa vaksin itu hukumnya mubah.

Vaksin MR produk dari Serum Institute India (SII) diketahui mengandung zat haram, yang membuat masyarakat semakin ragu. Namun, pemerintah terus mendorong masyarakat supaya mau vaksin.

Sebab, vaksin MR fungsinya dapat mencegah ancaman penyakit campak dan rubella. Dua penyakit ini sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan kecacatan pada generasi setelahnya.

Anda harus tahu beberapa fakta penting di balik terbitnya fatwa MUI terkait vaksin MR itu. Dikutip Okezone dari situs resmi Sehat Negeriku, berikut ulasannya ditulis Senin (10/9/2018):

1. Pemerintah ajukan permohonan kepada MUI, sekaligus konsultasi pelaksanaan vaksin MR fase 2 di 28 provinsi

Pada 24 Juli 2018, pemerintah mengajukan permohonan kesempatan bersilaturahmi, sekaligus berkonsultasi keagamaan terkait kegiatan kampanye imunisasi MR, yang dilaksanakan pada Agustus dan September 2018. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi dan rekomendasi MUI pada 31 Juli 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi Measles Rubella (MR) tahun 2017 dan 2018. Setelah itu, Ketua MUI juga mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan RI mengingatkan ketentuan UU No 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal pada 27 Juli 2018.

 (Baca Juga:2 Orang Ini Minum Air Kencing Sendiri untuk Turunkan Berat Badan dan Obati Jerawat, Kebenaran atau Kebodohan?)

2. Jajaran Kemenkes RI dan MUI adakan pertemuan

Seminggu berselang, Menteri Kesehatan RI Prof Dr dr Nila Farid Moeloek, SpM(K) dan jajarannya menemui Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin. Dalam pertemuan tersebut, MUI memberikan masukan bahwa penentuan kehalalan/keharaman sebuah produk, terutama produk biologis membutuhkan informasi yang menyeluruh, tidak hanya mengenai kandungannya saja, namun sejak proses bibit dibiakkan.

Untuk itu, guna mempercepat proses sertifikasi, Menkes Nila berkomunikasi langsung dengan SII, untuk meminta dukungan dalam proses sertifikasi halal vaksin MR. Langkah selanjutnya dikomunikasikan dengan tim LPPOM-MUI.

3. Menkes Nila bersurat kepada SII untuk mengetahui bahan vaksin yang dipakai

Pada 6 Agustus 2018, Menkes Nila bersurat kepada SII terkait permohonan informasi terkait vaksin. Dia juga membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, terkait Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella Fase 2. Sehari setelahnya, Menkes Nila menerima jawaban dari pihak SII, yang berisi bahwa pihaknya akan berkomunikasi secara langsung dengan LPPOM-MUI dan Biofarma, dalam rangka mendukung proses sertifikasi halal vaksin MR.

 (Baca Juga:Lebih Kotor dari WC Umum, Waspadai Benda Ini saat di Bandara)


4. Minta dukungan Ombudsman RI

Seminggu kemudian, Ombudsman memberikan dukungannya dengan memprakarsai pertemuan membahas pelaksanaan imunisasi MR yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Pada intinya, Ombudsman mendukung pelaksanaan vaksin MR, guna meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap bahaya penyakit campak dan rubella.

5. Komisi Fatwa MUI menyelenggarakan rapat pleno

Pada 20 Agustus 2018, diadakan rapat pleno oleh Komisi Fatwa MUI. Rapat ini membahas dan menetapkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk Imunisasi.

MUI menekankan bahwa fatwa yang dibuat menjadi pijakan sekaligus panduan bagi pemerintah di dalam pelaksanaan vaksin MR. Khusus bagi masyarakat Muslim, diharapkan tidak ragu untuk vaksin, apalagi pemerintah menyediakan gratis.

6. Fatwa MUI terbit karena tiga alasan

Komisi Fatwa MUI menyebutkan bahwa penggunaan vaksin MR produksi SII untuk program imunisasi dibolehkan didasarkan pada tiga alasan. Antara lain memenuhi ketentuan darurat syar’iiyah, belum adanya alternatif vaksin yang halal dan suci, serta adanya keterangan ahli yang kompeten tentang bahaya yang bisa ditimbulkan. Namun, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika di kemudian hari ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

7. Kampanye pelaksanaan vaksin MR digencarkan hingga akhir September 2018

Pemerintah berkali-kali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ragu vaksin MR. Para stakeholder terkait bersinergi untuk mendorong pelaksanaan vaksin ini. Jika masyarakat yang tinggal di 28 provinsi itu masih ada yang menolak, MUI daerah terus didekati, supaya mau membujuk kaum Muslim untuk mendapatkan vaksin ini.

(tam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini