Aksi Penjarahan Pascagempa di Palu, Apakah Bisa Dimaklumi?

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Selasa 02 Oktober 2018 10:52 WIB
https: img.okezone.com content 2018 10 02 481 1958438 aksi-penjarahan-pascagempa-di-palu-apakah-bisa-dimaklumi-wnDlZcztlL.jpg Salah satu bangunan rusak pascagempa Palu (Foto: Istimewa)

BENCANA alam yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, menjadi catatan sejarah yang menyedihkan. Ada 844 korban meninggal dari musibah gempa dan tsunami ini.

Bantuan terus diupayakan untuk bisa tersalurkan bagi para korban selamat yang masih terjebak di wilayah rawan. Namun, dari kasus ini, muncul juga kejadian yang kemudian membuat banyak orang heran; "Kok ada penjarahan di atas musibah ini?"

Apakah dalam kondisi terjebak atau kesulitan mencari bahan makanan, seseorang diperbolehkan untuk 'mengambil' sesuatu yang sebetulnya bukan hak mereka?

Seorang Psikolog Sosial dan Evolusioner dari University of Michigan's School of Public Health, Daniel Kruger, menjelaskan bahwa sangat wajar kemudian seseorang yang terkena musibah akan mementingkan dirinya sendiri dengan alasan bertahan hidup.

Nah, terkait dengan penjarahan atau mengambil barang-barang yang bukan pangan, menurut Daniel, mereka mungkin tidak berpikir tentang benar atau salah. "Hal ini berkaitan dengan kerusakan norma-norma sosial yang dialami para korban," katanya seperti dikutip Okezone dari Live Science, Selasa (2/10/2018).

Dia melanjutkan, tindakan semacam ini adalah bagian dari sejarah evolusi manusia dan memang sulit untuk dipahami. "Ada insentif bagi orang untuk bersatu, karena melalui kerja sama dan adanya timbal balik, ini yang kemudian membuat orang beranggapan bahwa akhirnya penjarahan adalah hal yang wajar," tambahnya.

bangunan rusak

(Foto: Istimewa)

Penting untuk kita semua memahamai perbedaan antara mengambil sumber daya makanan untuk bertahan hidup dengan memperkaya diri sendiri.

Menurut Daniel, dalam kondisi bencana alam, kebanyakan manusia akan memilih mengambil bahan makanan yang mana itu difungsikan sebagai alat bertahan hidup.

Dalam kasus gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, kasus penjarahan memang terjadi dan hal ini yang kemudian membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara. Dalam keterangan resminya, dia menayatak bahwa penjarahan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan.

"Saya kira penjarahan apa pun tidak dibenarkan, orang sama-sama kena musibah, walau pun tokonya tercerai-berai, malnya hancur lebur," katanya.

Nah, kembali ke penjelasan Daniel, ketika penjarahan memang dilakukan dengan maksud di luar dari tujuan bertahan hidup, seperti mengambil perhiasan, ponsel, atau barang-barang lain, hal ini memang sudah masuk ke ranah kriminal.

"Menurut saya, faktor terjadinya kasus ini adalah personalisasi. Jadi, kemudian membenarkan hal tersebut dan akhirnya mau melakukannya dan mengambil dalih, semua diperbolehkan diambil," ungkapnya.

Sementara itu, menurut Sosiolog dan Direktur Natural Hazards Center di University of Colorado Kathleen Tierney, menurutnya, penjarahan adalah hal yang biasa terjadi ketika bencana alam.

"Jika menarik kasus ini ke belakang, sekitar 50 tahun yang lalu, penjarahan bukan masalah besar, terkhusus dalam situasi bencana alam," katanya.

Bahkan, menurut hasil studi menemukan bahwa penjarahan setelah kasus Badai Katrina, tidak ada penjarahan dalam artian yang dasar. Ini menunjukan hal yang dianggap wajar dilakukan, tapi dalam tujuan bertahan hidup.

Hasil penelitian ini dipublikasi di jurnal Disaster Prevention and Managament pada 2008.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini