nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polemik Susu Kental Manis Usai, BPOM Terbitkan Aturan Baru Tentang Label Produk

Utami Evi Riyani, Jurnalis · Minggu 28 Oktober 2018 00:22 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 28 481 1969863 polemik-susu-kental-manis-usai-bpom-terbitkan-aturan-baru-tentang-label-produk-3UH35cQ1zj.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

BEBERAPA waktu lalu, Susu Kental Manis (SKM) sempat menjadi polemik di masyarakat. Karena hal itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun merevisi Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan menjadi Peraturan Kepala (Perka) BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Produk Pangan Olahan.

Peraturan baru tersebut dinilai telah melindungi kepentingan konsumen dan produsen, termasuk susu kental manis. Peraturan ini juga dinilai dapat memenuhi salah satu hak dasar konsumen, yakni memperoleh informasi. Sebab, yang terjadi selama ini terdapat kesenjangan informasi tentang produk.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, sejumlah ketentuan dalam aturan BPOM yang baru telah memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mendapatkan produk sesuai kebutuhan.

"Secara umum, YLKI mendukung terbitnya Perka BPOM yang baru," kata Sudaryatmo dalam acara sosialisasi Perka BPOM dalam siaran pers yang diterima Okezone, Minggu (28/10/2018).

 (Baca Juga: Kisah Nas Daily, Vlogger yang Punya 6,3 Juta Followes Ditolak Masuk ke Indonesia)

Dalam Perka BPOM 31/2018, posisi susu kental manis masuk ke dalam salah satu produk susu. Namun khusus label SKM, produsen wajib mencantumkan keterangan bahwa “SKM tidak untuk menggantikan air susu ibu (ASI), tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, serta tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi”.

 

Penerbitan Perka BPOM Nomor 31/2018 sekaligus menggugurkan Surat Edaran Nomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya yang dikeluarkan pada 22 Mei 2018. Edaran tersebut berisikan berbagai ketentuan mengenai label dan iklan susu kental manis. Setelah Perka BPOM terbit, maka surat edaran tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Sudaryatmo menilai keterangan label produk pangan yang baru membuat konsumen mendapatkan informasi tepat sehingga dapat mengonsumsi produk pangan sesuai manfaatnya.

"Perlu transparansi produk pangan olahan sehingga konsumen dapat informasi utuh dan jadi bahan pertimbangan saat memilih," imbuh Sudaryatmo.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengapresiasi langkah BPOM yang telah menerbitkan Perka Nomor 31/2018 tentang Produk Pangan Olahan. Ia menilai Perka ini telah menyatukan berbagai aturan yang tercecer menjadi satu aturan yang baik.

"Pelaku usaha siap menaati aturan BPOM dan membuat label sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan," kata Adhi.

Untuk menyesuaikan label produk dengan aturan yang baru, pelaku industri diberikan masa tenggang selama 30 bulan setelah aturan terbit. Adhi berharap, apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal yang perlu disempurnakan dalam Perka BPOM, ada regulatory assessment yang dilakukan bersama.

 

"Ini sangat penting karena akhir-akhir ini ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dan menghabiskan energi, padahal sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama," tutur Adhi.

Ia mengapresiasi sikap BPOM yang semakin terbuka dengan semua pemangku kepentingan produk pangan olahan. Komunikasi yang baik dapat menjadi kunci kesuksesan bersama bagi produsen maupun konsumen.

Khusus susu kental manis, dia berharap masyarakat lebih bijak. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya berbagai isu yang belum tentu benar. Sebagai acuan utama, keterangan pada kemasan produk SKM sudah memberikan informasi jelas bagi konsumen untuk mengetahui komposisi dan ketentuan penggunaan yang benar.

Senada dengan Adhi, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo juga menyambut baik terbitnya Perka BPOM Nomor 31/2018 yang telah melewati berkali-kali konsultasi publik. Peraturan yang baru telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Apalagi, sempat terjadi polemik di masyarakat terkait produk pangan olahan.

"Ini awal yang baik untuk BPOM agar bekerja lebih baik sehingga industri dapat keuntungan dan masyarakat memperoleh pelayanan informasi yang lebih baik," kata Agus.

(tam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini