nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lindungi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah, Pemerintah Bentuk SATGAS PPA

Dimas Andhika Fikri, Jurnalis · Selasa 27 November 2018 23:30 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 27 196 1983712 lindungi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-di-daerah-pemerintah-bentuk-satgas-ppa-GWQAwGDY6c.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JUMLAH kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini ternyata lebih banyak dari yang telah terlaporkan. Hal ini bukan saja disebabkan oleh takutnya korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami, namun juga karena sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak untuk mengadukan kasus kekerasan yang mereka alami.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Dinas PPPA ataupun UPTD PPA berusaha menghadirkan diri sedekat mungkin dengan masyarakat. Namun karena berbagai keterbatasan, Pemerintah dan Pemda mendorong peran serta masyarakat untuk membantu dalam penanganan perempuan dan anak korban kekersan, di antaranya melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA). Satgas PPA sendiri memiliki peran untuk membantu dalam mencegah, menjangkau, dan mengidentifikasi kasus kekerasan perempuan dan anak.

 (Baca Juga:7 Cara Mudah Membuat Ruangan Sempit Terasa Luas)

“Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial,” tutur Titi Eko Rahayu, selaku Kepala Biro Hukum dan Human Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (27/11/2018).

Lebih lanjut, Titi menjelaskan, walaupun Dinas PPA (UPTD PPA) telah menyediakan layanan bagi korban kekerasan, namun pada umumnya penanganan kasus tersebut terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan korban. SATGAS PPA hadir untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, di antaranya melalui penjangkauan korban, identifikasi kasus, perlindungan di lokasi kejadian, pengungsian sementara, serta melakukan rekomendasi.

SATGAS PPA merupakan relawan yang menjadi mitra pemerintah untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak. Mereka berasal dari unsur masyarakat, yakni keluarga, LSM, TOGA, TOMA, Ormas, tokoh adat, pengacara, psikolog, tenaga kesehatan, dan psikiater.

 (Baca Juga:Pakai Baju dengan Belahan Dada Rendah, Bella Hadid Terciduk Lahap Makan Nasi Bungkus)

Dalam menyelamatkan korban, SATGAS PPA tidak sekadar menempatkan korban ke tempat yang aman, namun juga memantau perkembangan perempuan dan anak korban kekerasan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat aman atau melalui sarana komunikasi.

“Kami merasa sangat terbantu dengan peran SATGAS PPA dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban. Banyak kendala yang kami hadapi sehingga kami menjadi kurang tanggap atas kasus, kehadiran Satgas PPA menjadi "penyambung/penghubung" antara masyarakat dengan kami,” ungkap Luh Putu Haryani, Kepala Dinas PPPA Provinsi Bali.

Seiring dilakukannya peningkatan kapasitas, diharapkan SATGAS PPA dapat lebih banyak memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

“Adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimtek, fasilitasi Rakor, penyediaan panduan, fasilitasi biaya penjangkauan, monitoring dan supervisi, evaluasi kinerja, serta pembinaan, diharapkan SATGAS PPA dapat merespon lebih banyak permasalahan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, serta mencarikan solusi terbaik bagi korban agar mereka mendapatkan hak-haknya,” tutup Titi Eko.

(tam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini