Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS, Beberapa Aturan Disesuaikan!

Pradita Ananda, Jurnalis · Rabu 19 Desember 2018 19:45 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 19 481 1993568 perpres-82-tahun-2018-sempurnakan-payung-hukum-jkn-kis-beberapa-aturan-disesuaikan-NahbTObc4u.jpg Beberapa aturan kepesertaan JKN-KIS disesuaikan di Perpres 82 tahun 2018 (Foto: Bs757)

Di penghujung tahun 2018 masyarakat Indonesia boleh merasa senang. Sebab telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang jadi angin segar untuk implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kenapa jadi membawa angin segar? Pasalnya, dengan diterbitkannya peraturan ini dinilai bisa menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi dan sekaligus juga menyempurnakan aturan sebelumnya. Ada beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek yang perlu diketahui masyarakat.

Pertama ialah soal pendaftaran bayi baru lahir, di peraturan Presiden yang baru ini, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. Namun jika tidak, seperti dijelaskan Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf maka akan diterapkan ketentuan yang lain.

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan,” ungkap Iqbal saat ditemui Okezone, Rabu (19/12/2018) dalam acara konferensi pers “Siaran Serentak Implementasi Peraturan Presiden 82 Tahun 2018,” di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat.

konferensi pers

Poin kedua ialah tentang status kepesertaan bagi perangkat desa, di mana jabatan kepala desa dan perangkat desa kini ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah, ditambahkan dengan perhitungan rasio 2:3 untuk pembayaran.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Ketiga ada status peserta yang ke luar negeri, bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama enam bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

Namun jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia sehingga jaminan kesehatannya bisa didapatkan kembali. Sebagai catatatn, aturan ini tidak berlaku bagi bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia.

Dilanjutkan dengan aturan suami-istri yang keduanya bekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

Poin selanjutnya menerangkan soal denda, di mana ada ketegasan mengenai denda bagi peserta yang menunggak. Status kepesertaan akan dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila menunggak lebih dari satu bulan.

Status kepesertaan akan diaktifkan kembali jika sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Lalu berikutnya, perihal denda layanan, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. JIka peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG.

Tidak cukup sampai di situ, ada juga soal aturan terkait pegawai yang diputus hubungan kerja atau di-PHK. Peserta dari segmen PPU yang di-PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan, tanpa membayar iuran. Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan catatan PHK telah memenuhi empat kriteria yang telah ditetapkan.

Terakhir, Iqbal menegaskan program JKN-KIS ini sendiri adalah tugas yang harus ditanggung bersama. Sebab BPJS Kesehatan tidak bisa mengelola sendiri program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta di Indonesia, yang adalah terbesar di dunia.

“Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS. Dengan adanya landasan hukum baru, semoga peran semua pihak yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” pungkas Iqbal.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini