KESETARAAN gender memang telah menjadi isu global, di mana kepala negara banyak yang sepakat gender equality atau kesetaraan gender bisa diterapkan pada 2030. Tapi, mungkinkah mimpi itu bisa terwujud?
Kesetaraan gender adalah hal yang menjadi fokus beberapa lembaga pun perseorangan. Dengan kesetaraan itu, tidak ada lagi yang kemudian bisa "semena-mena" dengan kuasa yang dimiliki.
Perubahan konsep hidup yang lebih kritis dan terbuka membuat mimpi kesetaraan gender patut diperjuangkan. Apalagi sekarang semakin jelas bahwa perempuan pun berhak atas dirinya dan kehidupannya. Tidak melulu harus menopang tangan ke laki-laki seperti hukum patriarki.
Baca Juga: Duh, Baru Menikah Pria Muntilan dan Polly Alexander Harus Hadapi Cobaan
Lalu, bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menanggapi isu ini?
Dalam paparannya dalam kunjungan kerja di Pariaman, Sumatera Barat, Menteri PPPA Yohana Yembise menuturkan bahwa pihaknya berusaha untuk membuat perempuan bisa bangkit.
Salah satu upayanya adalah dengan launching bersama kepala negara di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), di mana di sana Indonesia sepakat mengubah Millennium Development Goals menjadi Sustainable Development Goals. Dalam sistem baru, ada 17 indikator, yang mana indikator nomor 5 adalah kesetaraan gender.
"Saya di sana melihat langsung setiap kepala negara, termasuk Indonesia menyampaikan sikap untuk mendukung kesetaraan gender ini," terangnya di Balairung Rumah Wali Kota Pariaman.
Menteri Yohana menjelaskan bahwa Indonesia dipilih menjadi 1 dari 10 negara besar yang membawa perempuan menuju planet 50:50 pada 2030. Mimpi ini namun terasa cukup berat. Pasalnya untuk mencapai rasio 30:70 saja sudah susah, meskipun seusai dengan Undang-undang harus 20.
Data KPPPA memperlihatkan bahwa dalam ranah pemerintahan saja, angka 30 itu belum ada yang mencapai. Sebut saja DPR RI, kapasitas perempuan di sana hanya 17 persen. Lalu, perempuan kepala daerah hanya ada 86 dibandingkan ada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Masih jauh sekali.
Baca Juga: Intip 5 Gaya Anak Inneke Koesherawati dan Fahmi Darmawansyah, Imut Banget!
Ya, sekali pun di kabinet kerja pemerintahan sekarang, ada 9 skrikandi yang bekerja, dan bisa mewakili 25 persen pun juga di DPD RI angkanya 26 persen, tapi tetap belum menyentuh angka 30 yang diinginkan UU.
"Jadi, tantangan kita berat. Sebab, kita diminta karena dianggap mampu dengan 3 alasan utama, Indonesia mayoritas Islam, tingkat toleransinya dinilai tinggi, dan perempuan Indonesia dianggap cukup maju," papar Menteri Yohana.
