nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Yohana: Putusan MK Jadi Kado Hari Ibu

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Sabtu 22 Desember 2018 15:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 22 196 1994803 menteri-yohana-putusan-mk-jadi-kado-di-hari-ibu-vv8XQCu66n.jpg

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak.

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, diatur di sana batas minimal usia perkawinan laki-laki ialah 19 tahun sementara perempuan 16 tahun.

MK menilai beleid terswbut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak.

Dengan begitu, MK kemudian memberikan tenggat waktu kepada DPR paling lambat 3 tahun untuk mengubah ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan.

Terkait putusan MK ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menegaskan bahwa pihaknya sangat senang. Bahkan, dia menganggap putusan MK ini adalah kado di Hari Ibu.

"Kami senang MK sudah bisa memberikan keputusan ini, memberikan lampu hijau dan kami anggap sebagai kado untuk kita di hari ibu dan kami tetap gencar membangun komitmen dengan masyarakat untuk menuntaskan kekerasan pada anak," terang Menteri Yohana pada Okezone di Bukittinggi.

Meski senang, Menteri Yohana tetap menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan gencar membangun komitmen untuk "Stop Perkawinan Anak di Indonesia".

Upaya ini, sambungnya, sudah dilakukan bersama dengan seluruh kalangan masyarakat. Pihaknya akan berjuang terus walau pun ada pro dan kontra terkait perkawinan anak ini di ranah adat, budaya, dan agama. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi.

"Karena isu perkawinan anak ini berhubungan dengan tradisi,budaya, dan juga agama yang memang membatasi sehingga masih diperbolehkan," katanya.

Namun, KPPPA akan gencar melindungi anak Indonesia supaya anak-anak Indonesia siap menjadi generasi yang tangguh dan menjadi generasi yang dapat mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak.

Dari anak-anak ini juga lah, tambah Menteri Yohana, KPPPA akan mempersiapkan generasi yang mampu memutuskan mata rantai kekerasan. "Anda mesti tahu bahwa perkawinan anak adalah suatu kejahatan luar biasa," tegasnya.

Lebih lanjut, Yohana Yambise mengatakan bahwa perkawinan anak adalah salah pengasuhan dari orangtua dan karena itu, KPPPA senang MK sudah bisa memberikan putusan ini.

(Baca Juga: Jangan Sepelekan Emak-Emak Berdaster, Kalau Sudah Dandan Kelar Hidup Lo!)

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini