nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mama Yo Ingin Batas Usia Perkawinan 20 Tahun untuk Perempuan, 22 Tahun Laki-Laki

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Sabtu 22 Desember 2018 17:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 22 196 1994831 mama-yo-ingin-batas-usia-perkawinan-20-tahun-untuk-perempuan-22-tahun-laki-laki-Vwhzyq0HgK.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia perkawinan menjadi kabar baik untuk kehidupan bernegara. Dengan keputusan itu, pemerintah diharapkan bisa menentukan batas usia perkawinan yang tidak diskriminatif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menganggap putusan itu adalah kado yang patut dibanggakan. Lalu, bagaimana Kementerian PPPA ini memaksimalkan hasil putusan demi kemaslahatan perempuan dan anak?

Menteri Yohana menegaskan bahwa pihaknya bakal merevisi UU Perkawinan 1974 atau pun mempertegas UU Perlindungan anak. Langkah lainnya juga ialah terkait Perpu yang sudah dimasukan, untuk melihat kembali apakah harus ada Perpu itu atau juga memilih sama-sama membangun kesepakatan bersama.

Baca Juga: Jangan Sepelekan Emak-Emak Berdaster, Kalau Sudah Dandan Kelar Hidup Lo!

"Saya pikir batas usia yang ideal itu 20 tahun untuk perempuan dan 22 tahun pada laki-laki. Tapi, saya pikir kembali ini diskriminatif juga," paparnya pada Okezone saat diwawancarai di Bukittinggi, Sumatera Barat.

"Makanya kita membuat sama masing-masing, ketika sudah ditentukan usia 20 tahun, maka ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki," tambahnya.

Dia melanjutkan, ide itu sedang dalam proses. Jadi, kemungkinan pihaknya akan terus mendesak DPR sebagai lembaga pemerintah yang menentukan keputusan.

Baca Juga: Potret Akrabnya Single Mom Seksi Garneta Haruni dan Putri Imutnya

Di sisi lain, Menteri Yohana juga menilai bawah perkawinan anak ini sudah ada Undang Undang Perkawinan Anak dan diatur juga pada undang undang Perlindungan Anak.

"Jadi, kita tinggal melihat dua undang undang ini saja karena masing-masing punya kekuatan hukum yang sama tinggi, maka akan kita sinergikan dengan kementerian-kementerian terkait. Kita juga bakal melakukan pendekatan dengan DPR agar menghasilkan keputusan bersama," tambah Menteri Yohana.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini