Berobat Pakai BPJS Kesehatan Gak 'Gratis' Lagi

Dewi Kania, Jurnalis · Jum'at 18 Januari 2019 15:36 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 18 481 2006251 berobat-pakai-bpjs-kesehatan-gak-gratis-lagi-mS5hPh2Pkw.jpg BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)

BPJS Kesehatan kembali memperbaiki regulasi, kali ini Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 terkait urun biaya dan selisih biaya Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Setiap kali berobat ke faskes, pasien BPJS Kesehatan bakal wajib membayar biaya administrasi yang sudah disesuaikan. Adapun urun biaya untuk rawat jalan yakni, sebesar Rp20 ribu di rumah sakit kelas A dan B. Sedangkan di rumah sakit kelas C dan D membayar Rp10 ribu.

Namun, yang menjadi catatan adalah tarif administrasi tersebut berlaku untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, tidak untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jadi tanggung pemerintah daerah.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mengatakan, setiap peserta BPJS Kesehatan yang berobat di faskes, bakal membayar biaya administrasi yang sudah ditentukan. Di setiap rumah sakit besarannya berbeda-beda.

Baca Juga: Viral Video Kolaborasi Grup Kasidah dan Suster Katolik Nyanyikan Jilbab Putih , Netizen: Adem Banget

"Saat ini memang belum berlaku karena kita sosialisasi dulu. Tapi rumah sakit setidaknya ikut memberi tahu kepada peserta BPJS Kesehatan saat kunjungan berobat," ujar Budi kepada wartawan di Gedung BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Bukan cuma rawat jalan saja, tarif urun biaya tersebut juga diberlakukan bagi peserta BPJS Kesehatan yang diopname. Besarannya sekira 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp30 juta.

Namun, urun biaya tersebut ditetapkan berdasarkan jenis penyakit, yang bakal dirembukkan dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kecurangan peserta BPJS Kesehatan.

"Jenis pelayanan ini diusulkan oleh beberapa stakeholder, BPJS Kesehatan, IDI, asosiasi fasilitas kesehatan dan pihak-pihak lain. Usulannya akan disampaikan ke Menteri Kesehatan," tambah Budi.

Baca Juga: Dijodohkan dengan Dul, Begini 5 Gaya Seksi Aaliyah Massaid

Budi menambahkan, setiap jenis penyakit nanti ada besarannya sendiri. Untuk penyakit kronis misalnya, ada porsi masing-masing yang harus dibayarkan pasien.

Penerapan regulasi ini, menurut Budi, dapat meminimalisir ketidakjujuran peserta BPJS Kesehatan saat berkunjung ke faskes. Rencananya BPJS Kesehatan bakal memberlakukan tarif administrasi tersebut saat regulasinya benar-benar digodok oleh lembaga terkait, yang melibatkan Menteri Kesehatan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini