nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rencana Penghapusan Jaminan Obat Kanker Kolorektal Menuai Kecaman

Hanizha Fatma, Jurnalis · Jum'at 18 Januari 2019 16:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 18 481 2006298 rencana-penghapusan-jaminan-obat-kanker-kolorektal-menuai-kecaman-IZqcSMES73.jpg Obat untuk Kanker Usus Besar Ditiadakan (Foto: Ilustrasi/Pixabay)

Langkah yang diambil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belakangan ini yang berencana menghapus penjaminan beberapa jenis obat dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menuai kecaman. Salah satu yang terbaru adalah rencana penghentian jaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap dua obat targeted therapy (terapi target) bagi pasien kanker kolorektal stadium IV (kanker usus besar) yaitu bevacizumab dan cetuximab.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI) dr. A. Hamid Rochanan, SpB-KBD, MKes mengonfirmasi ada rencana penghapusan obat yang selama ini dipakai untuk pengobatan pasien kanker kolorektal benar terjadi.

“Rencana itu ada, tetapi belum disosialisasikan. Saya tidak tahu apakah sudah ditandatangani oleh Ibu Menkes (Menteri Kesehatan-red). Tapi yang saya tahu draft itu sudah ada di Kementerian Kesehatan,” papar Hamid.

 Baca juga:

Hamid menyatakan bahwa selama ini obat untuk penanganan kanker kolorektal yang akan dihapus ini terbukti cukup efektif membantu penanganan dan penyembuhan pasien kanker kolorektal. Oleh karena itu, Hamid menyayangkan rencana untuk menghapus obat kanker kolorektal dari tanggungan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan karena hanya dilatarbelakangi masalah anggaran.

“Belum lama ini saya atas nama perhimpunan mengirimkan surat ke Kemenkes untuk mempertanyakan rencana penghapusan penjaminan obat kanker kolorektal ini. Kami lalu diundang oleh Kemenkes dan kami pun menjelaskan efektivitas obat yang selama ini dipakai untuk menangani pasien kanker kolorektal. Dari sana melihat intinya adalah keberatan dana,” terang Hamid.

Hamid sangat kecewa dengan pendekatan yang dipakai oleh Kemenkes ini. Menurutnya kalau memang keberatan dana yang melatarbelakangi rencana kebijakan yang akan diambil, jangan justru menggunakan alasan bahwa obat itu tidak efektif.

“Alasan efektivitas itu yang kami komplain. Kita sebagai klinisi harus begitu dalam melihat masalahnya. Jangan menyampaikan informasi yang kurang tepat kepada pasien,” tambah Hamid.

Hamid menjelaskan bahwa obat yang direncanakan tidak lagi ditanggung dalam skema JKN ini hanya efektif untuk kanker kolorektal stadium IV pada group tertentu, menurut ESMO guideline. Berdasarkan referensi tersebut setidaknya hanya 15-30% pasien kanker kolorektal stadium IV yang memerlukan obat yang sedang ramai dibahas ini.

“Sebagai contoh, misalnya dari semua pasien kanker kolorektal stadium IV, 15% mempunyai indikasi kuat untuk diberikan terapi target, apakah yang 15% ini mereka yang berhak mendapatkan target terapi mau dihapus? Yang mendapatkan obat itu sedikit dan sangat selektif,” buka Hamid

Dokter bedah ini juga menjelaskan bahwa jika yang dipermasalahkan penanganan pasien kanker kolorektal punya andil menyebabkan BPJS Kesehatan defisit kurang tepat. Menurutnya biaya target terapi untuk kanker kolorektal itu, dalam hal defisit anggaran BPJS tidak sampai 1%.

Rencana penghapusan obat kanker kolorektal ini pun disayangkan oleh pasien kanker kolorektal yang telah mendapatkan manfaat salah satu obat kanker yang kabarnya akan dikeluarkan tersebut. Nyonya Hong sebagai penyintas kanker kolorektal stadium lanjut sangat menyayangkan jika rencana BPJS Kesehatan untuk menghentikan penjaminan tersebut benar-benar dijalankan.

“Saya adalah contoh orang yang pulih dari kanker kolorektal stadium lanjut karena ditunjang oleh penanganan kesehatan yang tepat dan obat yang bagus,” tutur Nyonya Hong. “Saya melakukan 12 kali kemoterapi yang dikombinasikan dengan terapi target selama 7 bulan dan perkembangannya sangat bagus dan tidak menjalani pengobatan lagi karena kondisi saya sudah baik, hanya kontrol secara berkala” tambahnya.

Perempuan berusia 72 tahun ini menjelaskan bahwa pada tahun 2016 dia menunjukkan gejala yang oleh masyarakat awam dinilai sebagai gejala ambeien. Ternyata setelah diperiksakan dokter yang biasa menangani pasien ambeien, sang dokter mendiagnosa dirinya mengidap kanker kolorektal.

“Setelah melakukan cek laboratorium di rumah sakit, hasilnya mengatakan bahwa saya menderita kanker kolorektal stadium lanjut. Saat itu dokter bilang kankernya sudah menyebar ke organ paru,” ujar Nyonya Hong.

Nyonya Hong menceritakan setelah mendapatkan hasil laboratorium, keluarganya langsung mengurus proses operasi. Dia sangat berterima kasih karena hampir semua proses yang dijalaninya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebagai bukti nyata bahwa kanker kolorektal bisa ditangani.

Perempuan yang tinggal di Solo ini sangat sedih ketika mendengar rencana bahwa pemerintah akan hapus obat-obat kanker apalagi yang sudah lama dijamin BPJS Kesehatan.

“Kasihan kalau pasien kanker kolorektal obatnya dihapuskan oleh BPJS Kesehatan. Memang obatnya itu mahal, tapi jelas membunuh sel kanker dan memperbaiki kualitas hidup pasien sehingga dapat beraktivitas secara normal,”lanjutnya.

Menurutnya akan banyak pasien kanker yang menderita karena tidak akan sanggup membayar sendiri sehingga pemerintah harus membantu para pasien kanker dan tidak mencabut obat kanker kolorektal dari BPJS Kesehatan.

“Pemerintah harus bantu kami. Jangan distop obatnya, kalau dari keluarga kurang mampu dengan BPJS Kesehatan kan terbantu untuk obatnya. Kalau dulu orang bilang obat kanker itu kan mahal, ternyata dengan BPJS Kesehatan ini kami tidak mengalami mahalnya itu,” harap Nyonya Hong.

Rencana tidak ditanggungnya obat kanker kolorektal jenis bevasizumab dan setuksimab oleh BPJS Kesehatan sangat disayangkan oleh Ketua Makassar Cancer Care Community (MCCC) Nurlina Subair.

“Dalam pengalaman saya sebagai sebagai orang yang berkecimpung di komunitas peduli pasien kanker, saya melihat bahwa obat itu efektif dan sangat dibutuhkan oleh pasien kanker kolorektal,” terang Nurlina.

Atas permasalahan itu, menurut Nurlina, pihaknya sudah berusaha menanyakan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui surat dan sudah mendapat balasannya. Kemenkes menjelaskan, kedua obat itu tidak lagi masuk dalam tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena menurut analisis dianggap tidak efektif secara pembiayaan.

"Tapi kami menilai itu merugikan pasien karena obat itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan kematian. Kami berharap JKN mengikuti standar pengobatan dokter dan pemerintah membuka akses obat tersebut melalui JKN. Kalau pasien, terutama kalangan tidak mampu harus membayar sendiri, tidak sanggup," tuturnya.

(ren)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini