nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lebih Banyak Dampak Negatifnya, Begini Langkah KPPA Tekan Angka Perkawinan Anak

Tiara Putri, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2019 16:10 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 09 196 2027809 lebih-banyak-dampak-negatifnya-begini-langkah-kppa-tekan-angka-perkawinan-anak-C3BGRlLyIo.jpg Ilustrasi (Foto: Huffingtonpost)

Angka pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia perlu mendapat perhatian dari banyak pihak termasuk pemerintah daerah (pemda). Berdasarkan peringkat, Indonesia berada di urutan ketujuh dunia dan kedua di ASEAN. Tentu ini bukan prestasi yang patut dibanggakan.

Menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin, pemda harus turut andil dalam memerangi perkawinan anak di daerahnya. Dia memberikan contoh di Yogyakarta yang angka perkawinan anaknya cukup rendah. Sebutan Kota Pelajar mendorong pemda untuk mempromosikan jika pendidikan di atas segalanya.

"Yogyakarta itu kunci utama perkawinan anaknya rendah ada di pendidikan karena anak bersekolah maka otomatis tidak kawin. Memang dulu sempat ada pemikiran jika perempuan tempatnya di dapur saja, sama seperti budaya Jawa pada umumnya. Tapi promosi dari pemda membuat keluarga menyadari pentingnya pendidikan sehingga pola pikir itu sudah berubah," terang Lenny.

pernikahan dini

Ditemui Okezone dalam Media Talk 'Peran Pemerintah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Anak' di Jakarta baru-baru ini, Lenny mengatakan KemenPPA terus berupaya mengadvokasi pemda agar bersama-sama menekan angka perkawinan anak. Menurutnya, setelah pemimpin daerah melihat data dan fakta tentang perkawinan anak, mulai banyak yang melakukan inisiatif untuk mengambil langkah afirmatif.

"Setelah advokasi yang kuat dan diberikan pemahaman, pemimpin daerah memahami bahaya perkawinan anak itu di segala aspek. Selama ini dipikirnya hanya single (satu masalah), ternyata kalau membiarkan perkawinan anak maka anak tersebut akan drop out dari sekolah, angka kematian ibu dan bayi naik, stunting dan gizi buru meningkat, kualitas SDM rendah sehingga meningkatkan angka pengangguran, upah rendah yang berdampak pada pendapatan daerah, menambah angka kemiskinan, dan masih banyak lagi," papar Lenny.

Selain advokasi, KemenPPA juga berupaya memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota. Penghargaan itu berupa predikat 'Kabupaten/Kota Layak Anak'. Salah satu indikator dari pemberian penghargaan itu adalah tidak ada atau rendahnya angka perkawinan anak.

"Reward penghargaan untuk kabupaten/kota layak anak merupakan cara kami untuk menekan angka perkawinan anak. Sebab pemberian penghargaan itu disaksikan oleh semua pihak. Tentunya itu bagi kepala daerah menjadi kebanggan tersendiri karena dia berhasil memimpin daerahnya," pungkas Lenny.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini