PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menanggung biaya kesehatan sebanyak 470.834 warganya ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan.
Mengacu pada Universal Health Coverage (UHC), mulai 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas.
Pelayanan itu tak hanya di fasilitas milik pemerintah saja, melainkan juga di Rumah Sakit (RS) swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di Kota Tangsel sendiri, sedikitnya ada 28 RS swasta tipe C dan B serta seunit RSUD. RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saat ini baru berjumlah 17 RS, terdiri dari 1 RSUD dan 16 RS swasta.
Dengan sistem jaminan kesehatan tersebut, warga tak perlu lagi khawatir ditolak pelayanannya oleh RS swasta. Cukup tunjukkan KTP Tangsel dan NIK pada KTP, jika terbaca di sistem maka pasien tersebut sudah terdaftar sebagai peserta PBI APBD, dan dapat langsung ditangani.
Pelayanan kesehatannya pun nanti masuk Kelas 3 BPJS Kesehatan, dengan premi Rp23 ribu per orang, dan tidak bisa naik atau berpindah kelas di atasnya. Berdasar data BPJS Kesehatan hingga per 1 Juli 2018, sedikitnya sudah ada sekira 199 juta jiwa atau sekira 80 persen jumlah penduduk di Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN dan punya Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Pemerintah sendiri menargetkan mulai 1 Januari 2019 kemarin, jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN harus mencapai sedikitnya 95 persen atau sekira 257,5 juta jiwa. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, dalam Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa Pemda wajib mencapai target UHC yang telah ditentukan, yakni sebanyak 95 persen.
"Sejak Perpres dikeluarkan, rupanya Kota Tangsel telah melampaui target itu. Karena, terhitung 1 Desember 2018, prosentase UHC-nya mencapai 99,86 persen," kata Fahmi beberapa waktu lalu di Universitas Pamulang, Tangsel.
Penandatangan MoU UHC sendiri, dilakukan oleh Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, pada Desember 2018 lalu. Hingga kini, data warga Tangsel yang masuk dalam PBI jumlahnya fluktuatif, lantaran datanya masih keluar-masuk.
Baca Juga : Viral Nenek 53 Tahun Photoshoot, Body-nya Masih Seksi dan Nyaris Telanjang
"Dari 1,2 juta penduduk Tangsel, ada sekira 470.000 lebih yang biaya kesehatannya kini ditanggung oleh pemerintah. Sedang yang lainnya sudah masuk ke JKN," ujar Airin.
Serapan anggaran yang dikucurkan cukup besar. Untuk periode Desember 2018 saja, sedikitnya Rp11 miliar digelontorkan dari APBD Tangsel guna menanggung beban ini. Sosialisasi ke sejumlah RS swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pun terus digencarkan. Meski, ada juga RS yang masih enggan kerjasama BPJS Kesehatan.
