nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mencari Keadilan untuk Audrey, Pelaku Kekerasan Seksual Masih Remaja Bisa Dihukum Pidana?

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Rabu 10 April 2019 12:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 10 196 2041477 mencari-keadilan-untuk-audrey-pelaku-kekerasan-seksual-masih-remaja-bisa-dihukum-pidana-84UY6G8QaP.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Munculnya tagar Justice for Audrey menjadi bentuk solidaritas masyarakat terhadap korban pelecehan dan kekerasan. Tagar itu juga menjadi upaya masyarakat untuk bisa memperjuangkan keadilan bagi korban.

Kasus ini pertama kali heboh di lini media sosial. Seorang remaja berinisial AY (14) dikeroyok oleh beberapa siswi SMA dengan alasan percintaan. Mirisnya, korban tidak terlibat sama sekali dalam permasalahan, tapi menjadi sasaran keji pelaku yang masih remaja juga.

Netizen menyingsingkan lengan baju mereka, berdiri di depan Audrey untuk memperjuangkan keadilan hukum untuk Audrey yang kini masih dirawat di salah satu rumah sakit di Pontianak. Petisi dengan judul "KPAI dan KPPAD, Segera Berikan Keadilan untuk Audrey #JusticeForAudrey" menjadi langkah lain di media sosial dengan tujuan memberikan bentuk nyata dukungan pada korban.

Hingga saat ini, petisi tersebut sudah ditandatangani 2.219.712 netizen secara virtual. Beberapa netizen pun ikut bersuara di kolom komentar. Salah satunya datang dari Nadya Arisca.

"Korban yang harusnya lebih dipikirkan bagaimana keadaan mentalnya untuk ke depan. Dengan kejadian ini, bukan tidak mungkin korban mengalami trauma, kecemasan, bahkan depresi yang juga dapat memengaruhi masa depannya. Pelaku sendiri di sini saya lihat masih saja membuat status di Instagram story sebagai bentuk pembelaan dan terkesan tidak mau disalahkan," komentar Nadya yang kini sudah disukai sebanyak 4.811.

Di sisi lain, Netizen Twitter dengan nama akun @hobistreet_twt coba memberikan pembelaan untuk korban dan mengecam keras tindakan para pelaku yang dia anggap memiliki jiwa psikopat.

"Kalau pelaku pembullyan bisa bebas hanya dengan senyum dan kata maaf, saya pun bisa datang ke Pontianak, ngoyak muka si pelaku terus minta maaf. Hallo??? Masa iya hukum bisa luluh cuma dengan kata maaf? Lembek banget hukum Indonesia #JusticeForAudrey," cuitnya yang kini viral di Twitter.

Lantas, apakah hukum Indonesia selemah itu? Apakah memang tidak ada keadilan untuk Audrey karena pelaku masih remaja dan kesalahan yang sudah diperbuat bisa selesai dengan kata maaf?

Okezone coba mengonfirmasi masalah ini pada Psikolog Klinis Forensik Kasandra Putranto. Dia coba menjelaskan kasus ini secara detail dan apa hukuman yang bisa diperoleh para pelaku. Seperti apa penjabarannya?

audrey

Dia coba menjelaskan kasus ini dari akar hukumnya terlebih dulu. Dalam kasus ini, Kasandra coba merujuk pada beberapa hal yang melatarbelakangi permasalahan. Hal pertama yang menjadi fokusnya adalah konsep keadilan Restoratif yang mana ini berkaitan dengan usia pelaku kejahatan.

"Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversi," paparnya pada Okezone melalui pesan singkat, Rabu (10/4/2019).

Dia melanjutkan, berdasarkan definisi Pramadya, 1977 :91, diskresi adalah kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijakan, pertimbangan atau keadilan.

Diskresi dalam kasus kasus ini dapat dilakukan polisi saat proses penyidikan, misalnya dengan menghentikan proses penyidikan dan mengalihkannya kepada solusi lain seperti musyawarah atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

Audrey

Sementara itu, diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana keluar dari proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan atau tanpa syarat.

Kasandra juga coba menjelaskan beberapa tujuan dilakukannya upaya diversi, antara lain;

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;

2. Untuk menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;

3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;

4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;

5. Untuk melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;

6. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;

7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

"Konsep diversi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan di dalam masyarakat, umur anak (minimal 12 tahun), dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan. Keputusan Diversi dapat berupa penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat," sambungnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

"Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA)," tegasnya.

Lebih lanjut, Kasandra menuturkan, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Pasal 80

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

audrey

Dalam kasus Audrey ini juga diketahui kalau korban mengalami kekerasan seksual. Para pelaku melakukan penyerangan di area alat kelamin hingga mengalami pembengkakan. Beberapa sumber juga menjelaskan, tindakan ini dilakukan agar alat kelamin korban tidak perawan lagi.

Dari paparan tersebut, Kasandra juga coba menganalisis kekerasan seksual dan hukuman apa yang bisa diberikan untuk para pelaku.

Kasandra mengatakan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 telah dijelaskan, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal.

Maksudnya, dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku, sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Pasal 50 ayat 1 KUHP menyatakan, ada empat tujuan penjatuhan hukuman, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma- norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.

3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).

4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP:

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapakan dalam pasal 291 KUHP.

Pasal 292 KUHP:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Sedangkan di dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.

Pasal 81 bunyinya:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 yang bunyinya:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

"Dari paparan pasal- pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan," ujar Kasandra.

Dia melanjutkan, tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan istirinya merupakan delik aduan. Maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Hal pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu ditentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditanda tangani atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditanda tangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadukan perkara.

Adapun mengenai delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dan dalam pengaduan tersebut yang perlu dituntut adalah peristiwanya sehingga permintaan dalam pengaduan ini harus berbunyi: “saya meminta agar tindakan atau perbuatan ini dituntut”.

Delik aduan absolut ini tidak dapat dibelah maksudnya adalah ke semua orang atau pihak yang terlibat atau yang bersangkut paut dengan peristiwa ini harus dituntut. Karena yang dituntut di dalam delik aduan ini adalah peristiwa pidananya.

Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang dituntut apabila ada pengaduan. Dan delik aduan relatif ini dapat dibelah karena pengaduan ini diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, tetapi yang dituntut di sini adalah orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini.

Dari paparan panjang di atas, Kasandra coba memberikan penjelasan lebih konkrit di mana menurut dia, pada intinya telah terjadi sebuah tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak, melibatkan tindak penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 12 orang secara bersama-sama yang mana para diduga pelaku masih berusia remaja.

"Nah, dari itu semua, tinggal dilihat dari kalimat tersebut kata per kata untuk dibuktikan unsur pelanggarannya. Menurut saya pada kasus ini bisa dikenakan beberapa pasal sekaligus, yaitu penganiayaan, kekerasan, dan kekerasan seksual," tegasnya.

Namun, untuk memperjelas semuanya, Kasandra menjelaskan kalau dirinya harus memeriksa korban dan 12 pelaku untuk bisa memastikan apakah semua unsur terpenuhi. "Apabila terpenuhi, maka sanksi hukumannya bisa 15 tahun dengan demikian keadilan restoratif tidak dapat diusulkan untuk kasus ini," sambung Kasandra.

Bahkan, tidak berhenti di 3 tindakan kejahatan yang diperkirakan bisa dijatuhkan ke para pelaku, Kasandra juga melihat UU ITE bisa menjadi hukuman tambahan di kasus ini.

"Disebut-sebut, masalah awal penganiayaan ini adalah masalah asmara. Informasi yang beredar, kakak sepupu korban adalah mantan pacar dari pelaku penganiayaan. Mereka saling berkomentar melalui media sosial hingga pelaku dan teman-temannya menjemput korban dan melakukan penganiayaan. Dengan begitu, ada UU ITE juga berperan di sini. Kena pasal berlapis," tambahnya.

Dia juga menegaskan, ada upaya pelemahan hukum. "Kalau saya melihat kasus ini, ada upaya menarik kasus ini ke mediasi untuk memanfaatkan celah hukum. Tapi, yang penting sekarang ialah harus menguatkan proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara maksimal demi keadilan," pungkas Kasandra.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini