nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mencari Keadilan untuk Audrey, Pelaku Kekerasan Seksual Masih Remaja Bisa Dihukum Pidana?

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Rabu 10 April 2019 12:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 10 196 2041477 mencari-keadilan-untuk-audrey-pelaku-kekerasan-seksual-masih-remaja-bisa-dihukum-pidana-84UY6G8QaP.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP:

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapakan dalam pasal 291 KUHP.

Pasal 292 KUHP:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Sedangkan di dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.

Pasal 81 bunyinya:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 yang bunyinya:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

"Dari paparan pasal- pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan," ujar Kasandra.

Dia melanjutkan, tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan istirinya merupakan delik aduan. Maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Hal pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu ditentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditanda tangani atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditanda tangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadukan perkara.

Adapun mengenai delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dan dalam pengaduan tersebut yang perlu dituntut adalah peristiwanya sehingga permintaan dalam pengaduan ini harus berbunyi: “saya meminta agar tindakan atau perbuatan ini dituntut”.

Delik aduan absolut ini tidak dapat dibelah maksudnya adalah ke semua orang atau pihak yang terlibat atau yang bersangkut paut dengan peristiwa ini harus dituntut. Karena yang dituntut di dalam delik aduan ini adalah peristiwa pidananya.

Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang dituntut apabila ada pengaduan. Dan delik aduan relatif ini dapat dibelah karena pengaduan ini diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, tetapi yang dituntut di sini adalah orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini.

Dari paparan panjang di atas, Kasandra coba memberikan penjelasan lebih konkrit di mana menurut dia, pada intinya telah terjadi sebuah tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak, melibatkan tindak penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 12 orang secara bersama-sama yang mana para diduga pelaku masih berusia remaja.

"Nah, dari itu semua, tinggal dilihat dari kalimat tersebut kata per kata untuk dibuktikan unsur pelanggarannya. Menurut saya pada kasus ini bisa dikenakan beberapa pasal sekaligus, yaitu penganiayaan, kekerasan, dan kekerasan seksual," tegasnya.

Namun, untuk memperjelas semuanya, Kasandra menjelaskan kalau dirinya harus memeriksa korban dan 12 pelaku untuk bisa memastikan apakah semua unsur terpenuhi. "Apabila terpenuhi, maka sanksi hukumannya bisa 15 tahun dengan demikian keadilan restoratif tidak dapat diusulkan untuk kasus ini," sambung Kasandra.

Bahkan, tidak berhenti di 3 tindakan kejahatan yang diperkirakan bisa dijatuhkan ke para pelaku, Kasandra juga melihat UU ITE bisa menjadi hukuman tambahan di kasus ini.

"Disebut-sebut, masalah awal penganiayaan ini adalah masalah asmara. Informasi yang beredar, kakak sepupu korban adalah mantan pacar dari pelaku penganiayaan. Mereka saling berkomentar melalui media sosial hingga pelaku dan teman-temannya menjemput korban dan melakukan penganiayaan. Dengan begitu, ada UU ITE juga berperan di sini. Kena pasal berlapis," tambahnya.

Dia juga menegaskan, ada upaya pelemahan hukum. "Kalau saya melihat kasus ini, ada upaya menarik kasus ini ke mediasi untuk memanfaatkan celah hukum. Tapi, yang penting sekarang ialah harus menguatkan proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara maksimal demi keadilan," pungkas Kasandra.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini