nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ramai Kabar Kasus Pengeroyokan Audrey Akan Berakhir Damai, KPPPA: Proses Hukum Harus Jalan Terus

Pradita Ananda, Jurnalis · Rabu 10 April 2019 16:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 10 196 2041607 ramai-kabar-kasus-pengeroyokan-audrey-akan-berakhir-damai-kpppa-proses-hukum-harus-jalan-terus-4CbINwrlVF.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

SEJAK kemarin, headline pemberitaan dan linimasa media sosial begitu ramai dengan tagar #JusticeForAudrey. Mengacu pada kasus bullying dan penganiayaan yang dialami oleh Audrey, korban pengeroyokan oleh beberapa siswi SMA.

Namun nasi sudah menjadi bubur, Audrey terlanjut menjadi korban dari tindak keji dari para pelaku yang mengakibatkan kini dirinya harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Tagar #JusticeForAudrey yang bergulir di linimasa media sosial, salah satunya Twitter sendiri muncul karena geramnya masyarakat luas. Geram tidak hanya melihat betapa kejinya perbuatan para pelaku terhadap korban, tetapi juga lembeknya soal proses hukum kepada para pelaku yang notabene juga masih remaja.

Bagaimana masyarakat tidak geram? Pasalnya, sebagaimana pantauan Okezone, Rabu (10/4/2019) di media sosial, beredar kabar bahwa Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah berharap agar kasus ini bisa berakhir damai, dengan alasan mengacu pada masa depan para pelaku yang statusnya masih di bawah umur. Mengingat, pihak keluarga korban sendiri diketahui telah meneruskan memproses masalah ini melalui jalur hukum.

 Baca Juga: Terduga Pelaku Penganiayaan Audrey Posting "Boomerang" di Kantor Polisi, Psikolog Analisis Kejiwaan Mereka!

Okezone sendiri berusaha untuk meminta tanggapan dari Kemen PPPA Republik Indonesia, melalui Nahar, SH, M.Si selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Republik Indonesia. Berikut tanggapan dari Nahar terkait sikap yang diambil oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang menimbulkan kekesalan masyarakat tersebut.

“Proses hukum harus jalan terus dengan tetap memperhatikan hak-hak anak,” ujar Nahar singkat kepada Okezone, Rabu (10/4/2019) melalui pesan singkat.

Sementara itu, terkait dengan proses hukum kasus yang dialami oleh Audrey ini sendiri, Psikolog Klinis Forensik Kasandra Putranto mencoba menjabarkan hal ini secara detail dan apa hukuman yang bisa diperoleh para pelaku, yang masuk dalam kategori anak remaja.

 Baca Juga: Mencari Keadilan untuk Audrey, Pelaku Kekerasan Seksual Masih Remaja Bisa Dihukum Pidana?

"Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversi," paparnya pada Okezone melalui pesan singkat.

Diskresi dalam kasus kasus ini dapat dilakukan polisi saat proses penyidikan, misalnya dengan menghentikan proses penyidikan dan mengalihkannya kepada solusi lain seperti musyawarah atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

Sementara itu, diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana keluar dari proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan atau tanpa syarat.

"Konsep diversi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan di dalam masyarakat, umur anak (minimal 12 tahun), dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan. Keputusan Diversi dapat berupa penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat," tambahnya.

Kasandra melanjutkan, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

"Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA)," tandas Kasandra.

(tam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini