nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tagih Iuran, BPJS Kesehatan Gandeng Lembaga Perkreditan Desa

Jum'at 12 April 2019 19:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 12 481 2042700 tagih-iuran-bpjs-kesehatan-gandeng-lembaga-perkreditan-desa-NMRkc1Kuvf.jpg BPJS gandeng Lembaga Perkreditan Desa (Foto:Ilustrasi/Sindonews)

BAGI pekerja bukan penerima upah (PBPU) pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan sistem kolektabilitas diharapkan bisa memudahkan juga meringankan. Karenanya BPJS Kesehatan terus memperluas jaringan mitra kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali.

Pertimbangan BPJS Kesehatan melakukan kerja sama dengan LPD Bali karena masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi budayanya. sementara LPD merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam melaksanakan kegiatannya memasukkan nilai-nilai budaya setempat.

“Kami berharap melalui kerja sama ini kesadaran masyarakat untuk membayar iuran dapat dioptimalkan,” jelas Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, usai melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Kerjasama (BKS) LPD Bali, Jumat (12/04). Seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Okezone.

BPJS Kesehatan akan melakukan ujicoba bersama LPD yang ada di setiap desa adat untuk melakukan upaya persuasif terhadap peserta PBPU atau peserta mandiri di Provinsi Bali yang menunggak iuran 6 hingga 11 bulan.

Pendekatan yang dilakukan bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi budaya yang ada di desa adat tersebut. Jika upaya penagihan iuran tersebut berhasil, BPJS Kesehatan akan memberikan fee collection kepada BKS LPD untuk selanjutnya dibagikan kepada LPD sesuai dengan proporsi capaian mereka, kata Kemal.

Baca Juga:

Viral, Turun dari Jet Pribadi Zaskia Gotik Kenakan Sandal Jepit Seharga Rp20 juta?

5 Keburukan Sifat Aries yang Perlu Diketahui

Diakui Kemal, dari seluruh jenis kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), segmen peserta PBPU atau peserta mandiri memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam hal penagihan iuran.

“Segmen PBPU merupakan segmen yang unik dan memerlukan strategi khusus. Untuk mengatasi kondisi ini, kami telah mengimplementasikan berbagai strategi, mulai dari melakukan telekolekting, SMS Blast, Program Cicilan dengan Koperasi, hingga Program Loyalty,” papar Kemal.

Bahkan, lanjut Kemal, pihaknya juga bekerja sama dengan Kader JKN, yakni masyarakat yang menjalankan sebagian fungsi BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan, mengedukasi, membantu melakukan penagihan iuran.

Jumlah LPD di Provinsi Bali terbilang sangat banyak, yakni mencapai 1.458 LPD yang tersebar di desa adat se-Bali. Adapun saat ini total nasabah LPD di wilayah Bali sendiri telah mencapai lebih dari 2 juta orang dengan total aset mencapai 21,4 triliun rupiah. Tingginya aset tersebut menunjukkan bahwa pendekatan budaya lokal di Bali memiliki dampak yang signifikan.

(ndr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini