nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sakit Jiwa Masih Boleh Memilih, Begini Penjelasan Dokter!

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Rabu 17 April 2019 11:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 17 481 2044527 sakit-jiwa-masih-boleh-memilih-begini-penjelasan-dokter-22MpRXn5DJ.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

PESTA demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia di mana pun mereka berada berlangsung hari ini, 17 April 2019. Keterlibatan kita sebagai masyarakat Indonesia akan menentukan nasib bangsa ini.

Mereka yang hari ini diberikan hak suara diharapkan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memberikan kontribusi dengan menyoblos pilihannya. Tak terkecuali orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang hak-nya pun dilindungi negara. Ya, ODGJ berhak menyoblos hari ini.

Mungkin banyak dari Anda yang kemudian bertanya, bagaimana mereka bisa melakukannya? Apa pengaruhnya dengan mereka? Memangnya mereka paham siapa dan apa yang sedang dilakukan?

Baca Juga: 5 Potret Stylish Kiki Widya Sari, Polwan Cantik Layaknya Artis K-Pop
Apa pengaruhnya dengan mereka? Memangnya mereka paham siapa dan apa yang sedang dilakukan?

Dijelaskan Dokter Ika Nurfarida, SpKJ, dari RSJ Wardjiman Wediodiningrat, Lawang, gangguan jiwa ada beberapa kategori, yaitu ringan-sedang yang dapat menggunakan hak pilihnya, serta gangguan jiwa berat, bilamana masuk episode akut, maka orang itu tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Hal ini karena orang itu memiliki gangguan dalam menilai suatu realita. Namun, bila orang itu diobati, menjalani terapi, serta dinyatakan sembuh dan melewati fase akut, maka tidak masalah bila akan menggunakan hak pilihnya.

“Kalau selama dalam assessment realita, kita ada namanya reality test assessment, jadi itu assessment atau penilaian kemampuan seseorang dalam menilai realita, kalau hasilnya bagus, ya tentunya dia punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, sesuai dengan pengalaman hidupnya, seperti halnya kita kan," katanya kepada Okezone.

Ika Nurfarida menambahkan, sebagian orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih membutuhkan pendamping selama menjalani perawatan. Hal ini mengindikasikan orang itu masih mungkin mengalami gangguan dan belum melewati fase akut.

Baca Juga: Meme-Meme Master Chef Indonesia yang Bikin Ngakak, Chef Juna Jadi Bulan-Bulanan

jika masih memerlukan pendampingan berarti ada kemungkinan masih kambuh, dan belum lewat masa akutnya.

Karenanya, penilaian realita menjadi rekomendasi orang dengan gangguan jiwa dapat ikut serta dalam Pemilu atau tidak. Pasalnya, jika masih memerlukan pendampingan berarti ada kemungkinan masih kambuh, dan belum lewat masa akutnya.

"Tapi kalau misalkan dia baik, reality assessment-nya itu sudah bagus, ya, tentunya pendampingan itu tidak harus. Masih ada yang kemungkinannya bisa menggunakan hak pilihnya ketika Pemilu nanti, masih ada. Kan kita target terapi adalah mengembalikan ke fungsi mereka sebagai individu maupun sebagai masyarakat sosial, ya, termasuk hak politiknya,” ungkap Ika.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Muhammad Kholid Asyadulloh mengatakan, penderita gangguan kejiwaan atau ODGJ adalah penyandang disabilitas mental yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019, sama seperti warga negara Indonesia lainnya.

Kholid menegaskan, ODGJ yang dapat mengikuti Pemilu dan menggunakan hak suaranya adalah yang menjalani perawatan keluarga, yang memiliki jaminan dari keluarga atau perawat bahwa orang itu dapat menyalurkan hak pilihnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan tafsiran soal hak-hak politik para ODGJ ini. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam putusan nomor 135/PUU-XIII/2015.

Putusan tersebut diputus terkait dengan permohonan Perhimpunan Jiwa Sehat dkk. Putusannya diketok secara bulat oleh Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar pada 27 September 2016.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini