nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RS Mitra Wajib Layani Pasien BPJS Kesehatan, Tak Ada Alasan!

Dewi Kania, Jurnalis · Selasa 07 Mei 2019 14:43 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 07 481 2052570 rs-mitra-wajib-layani-pasien-bpjs-kesehatan-tak-ada-alasan-5y3bTaSIDE.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

RUMAH sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memang wajib melakukan akreditasi. Jika tidak diurus, maka kerjasama yang sebelumnya sudah terlaksana bakal langsung diputus. Tapi, selama mengurus akreditasi itu, Rumah Sakit harus tetap melayani pasien.

Diperlukannya akreditasi rumah sakit ini merupakan upaya memberikan perlindungan, kepada pasien dan petugas kesehatan. Selain itu, pasien BPJS Kesehatan juga tidak merasa dirugikan, karena pelayanan yang diberikan harus bermutu dan aman.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dr Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS menegaskan, peserta JKN-KIS dipastikan harus mendapat pelayanan yang bermutu dan aman, sesuai Permenkes. Dalam hal ini, bahkan ada kebijakan yang dikeluarkan agar lebih tertata.

Baca Juga: Para Wanita Avenger Endgame di Met Gala 2019, Siapa Paling Mencuri Perhatian?

"Memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tidak mungkin ditinggal. Apalagi kalau dapat membahayakan pasien dan dapat kendala akses," ucap Bambang saat Press Conference di Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Bambang menambahkan, ketika rumah sakit sudah melakukan survei akreditasi dan menunggu pengumuman hasilnya, tetap dapat memberikan pelayanan sesuai dengan aturan JKN-KIS. Sementara bagi rumah sakit yang belum melakukan akreditasi ulang dan dapat jadwal survei, juga dapat memberikan pelayanan kepada, termasuk emergency.

Apalagi pelayanan hemodialisis, kemoterapi dan radiasi. Kalau tidak dilakukan berbahaya, dan tidak boleh dialihkan ke tempat lain, karena belum tentu sesuai.

Baca Juga: Keseruan Top 5 MasterChef Indonesia Taklukkan Tantangan Masak Hati Angsa

"Untuk rumah sakit yang lalai belum melaksanakan akreditasi ulang, bakal diakhiri kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mengingat rumah sakit tersebut harus dapat memberikan pelayanan bermutu," ucap Bambang.

Termasuk, bila di suatu kabupaten/kota ada satu atau dua rumah sakit, agar dipertimbangkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Dinas Kesehatan setempat wajib melakukan fungsi pembinaan kepada rumah sakit agar aman terselenggara dengan baik.

"Mereka (rumah sakit-red) yang tidak mampu akreditasi, tetap dapat memberikan pelayanan. Rumah sakit tersebut juga tetap harus didorong untuk melakukan akreditasinya," ucap Bambang.

Bambang menyebutkan, pada Januari 2019 lalu ada 720 rumah sakit yang belum terakreditasi, tetapi dapat rekomendasi. Sementara yang belum daftar akreditasi hanya 29 rumah sakit.

Lalu data terbaru sampai dengan Juni 2019 nanti seharusnya melakukan reakreditasi ulang 127 rumah sakit. Dari angka tersebut, 67 rumah sakit sudah selesai dan 50 rumah sakit punya jadwal survei dari KARS.

"Kemudian hanya 10 rumah sakit akan berakhir sampe Juni 2019 mendatang, mereka tapi belum daftar. Alasannya, ada yang direktur rumah sakit yang bukan tenaga medis, padahal itu tertuang di dalam aturan rumah sakit. Lalu karena alasan izin operasional, serta masalah kesiapan dan keselamatan untuk pasien," pungkas Bambang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini