nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPJS Kesehatan Perkuat Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Dinno Baskoro, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2019 19:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 28 481 2061472 bpjs-kesehatan-perkuat-perlindungan-infromasi-dan-transaksi-elektronik-99IPjLV6zt.jpg BPJS Kesehatan Perkuat Perlindungan informasi (Foto: Productions)

SEBAGAI pemilik data peserta program jaminan kesehatan terbesar di dunia, BPJS Kesehatan berupaya memproteksi aset datanya dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

“Ada lebih dari 200 juta data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang tersimpan dalam masterfile. Tak hanya itu, bahkan data perorangan yang spesifik seperti riwayat kesehatannya, rekam medik, pernah berobat ke mana saja, itu kita miliki juga karena berkaitan dengan verifikasi pembayaran klaim. Karena data yang kami miliki sangat kompleks dan bervariasi, tentu upaya pengamanannya juga harus maksimal sehingga kami membangun sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara,” terang Direktur Utama BPJS Kesehatan usai acara tersebut.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi dan sumber daya, pertukaran informasi, dan pemanfaatan lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

 BPJS Kesehatan harus bijak dalam mengelola permintaan informasi yang keluar.

Menurut Fachmi, BPJS Kesehatan harus bijak dalam mengelola permintaan informasi yang keluar. Untuk itu, selain mengembangkan sistem pengamanan data, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan data sampel sebagai penggunaan big data dalam pengembangan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy).

“Kami melihat data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan evidence based policy dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi pada publik,” ucap Fachmi.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini