nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

2 Obat Kanker Usus Tak Ditanggung BPJS Kesehatan, Pemerintah Ambil Langkah Ini

Dewi Kania, Jurnalis · Jum'at 19 Juli 2019 14:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 19 481 2080979 2-obat-kanker-usus-tak-ditanggung-bpjs-kesehatan-pemerintah-ambil-langkah-ini-PluGsRgSYW.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Penghapusan obat Bevacizumab dan Cetuximab dari daftar tanggungan BPJS Kesehatan untuk pasien kanker usus, sempat jadi kontroversial. Banyak ahli menyayangkan hal itu, karena obat tersebut lebih efektif menambah harapan hidup pasien lebih lama.

Sejak 1 Maret 2019, untuk obat Bevacizumab dihapus dari Fornas. Sebelumnya, Bevacizumab diresepkan maksimal 12 kali kepada pasien kanker kolorektal.

Sementara untuk obat Cetuximab, juga tidak diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan yang sakit kanker kolorektal. Obat tersebut nanti cuma berlaku sebagai terapi pengobatan kanker kepala dan leher, jenis squamous dan kanker nasofaring.

Kemudian dikombinasi dengan kemoterapi dan radiasi. Untuk melakukan radioterapi Anda tak perlu khawatir, BPJS Kesehatan masih menanggung klaimnya.

 Rumah sakit

Ketua Yayasan Kanker Indonesia Prof Dr dr Aru Sudoyo, SppD, K-HOM, FINASIM, FACP mengatakan, Bevacizumab dan Cetuximab sebenarnya obat yang dianggap paling efektif untuk menambah harapan hidup pasien. Walau kini dua obat itu tak ditanggung JKN lagi, pasien tetap bisa mengobati kanker usus dengan kemoterapi, dengan pengganti obat lain yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Ada kemoterapi (masih ditanggung) dengan terapi tambahan obat ekstra. Kalau pakai Bevacizumab dan Cetuximab survivalnya tinggi. Tapi memang yang terbaik ini jadi dipolitisasi," ucap Prof Aru ditemui di Acara ROICAM di JW Marriott, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Prof Aru membandingkan, ketika pasien kanker usus di negara lain bisa dapat kedua obat tersebut dengan klaim asuransi swasta. Misalnya saja di Thailand atau Singapura, pemerintah setempat memang tak menanggung obatnya seperti di Indonesia.

 Rumah sakit

Maka itu, pemerintah Indonesia diharapkan berkaca dari negara lain. Caranya yakni bekerja sama dengan asuransi swasta yang memanfaatkan cost sharing.

"BPJS Kesehatan biar tidak bangkrut gara-gara menanggung pasien, pemerintah itu kerja sama dengan asuransi swasta. Sehingga asuransi swasta bisa hidup dan cost sharing, sehingga bisa lindungi semua pasien," bebernya.

Prof Aru menerangkan, biaya penggunaan obat injeksi Bevacizumab dan Cetuximab memang mahal. Sekali infus untuk satu pasien kanker harganya ditaksir Rp20 juta-Rp25 juta untuk Cetuximab. Sementara Rp30 juta sampai Rp35 juta untuk obat Bevacizumab.

Ketika ingin harapan hidup pasien lebih lama, minimal satu pasien harus dapat 6 kali infus. Kemudian dikombinasikan dengan kemoterapi agar cepat sembuh total.

"Kita bicara prioritas, kemoterapi wajib, tapi 0-60 persen harapan hidupnya. Sementara orang ingin yang terbaik, karena biasa dikasih obatnya itu. Kalau di Sri Lanka, Malaysia, pemerintah mendukung, sehingga obat kemoterapi jadi lebih baik," papar Prof Aru.

Salahnya, menurut Prof Aru, pemerintah pada waktu itu tidak boleh langsung menginformasikan bahwa obat itu tidak lagi ditanggung JKN. Tak heran kalau pasien marah karena merasa dirugikan.

"Menurut saya ini tidak tepat pemberian informasikan obatnya langsung di-stop. Mestinya pelan-pelan, jadi pasien lama masih bisa gunakan. Terus yang baru itu diatur lagi syaratnya. Makanya kaget, orang marah ke DPR," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini