nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Banyak Rumah Sakit Turun Kelas, Benarkah karena BPJS Kesehatan Defisit?

Dewi Kania, Jurnalis · Senin 22 Juli 2019 17:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 22 481 2082130 banyak-rumah-sakit-turun-kelas-benarkah-karena-bpjs-kesehatan-defisit-vK6Bs02QKU.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PEMERINTAH mengeluarkan regulasi baru terkait kelas di rumah sakit. Akibatnya, banyak rumah sakit di Indonesia turun kelas secara massal.

Di beberapa daerah sudah banyak rumah sakit tipe C yang turun kelas menjadi tipe D. Kabar ini pun cukup mengagetkan, karena memang banyak rumah sakit mengalami penurunan kelas.

Diduga, berlakunya regulasi rumah sakit turun kelas itu karena defisitnya BPJS Kesehatan yang selama ini terjadi. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan langsung meninjau rumah sakit tersebut berdasarkan kelas atau akreditasinya. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh buat peserta JKN-KIS.

walau banyak rumah sakit turun kelas, sebaiknya pasien tetap dilayani dengan baik, tanpa diskriminasi

Menanggapi hal itu, Direktur Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi menegaskan, walau banyak rumah sakit turun kelas, sebaiknya pasien tetap dilayani dengan baik, tanpa diskriminasi. Karena sebenarnya regulasi tersebut bukan kewenangan BPJS Kesehatan.

"Walau turun kelas, rumah sakit harus melayani sesuai dengan kualitas, tanpa diskriminasi, juga sesuai dengan kelasnya," terang Bayu saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Selama ini, sambung Bayu, pasien JKN-KIS yang masih mendapatkan pelayanan kurang baik saat berobat ke rumah sakit. Hal itu jelas sangat disayangkan, namun masih sering terjadi.

Padahal BPJS Kesehatan pun terus berusaha melakukan hal terbaik kepada setiap rumah sakit yang bekerja sama. Termasuk dari segi pembayaran tagihan, pembenahan sistem IT, dan sebagainya.

Pada kesempatan sama, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, pihaknya tidak punya kewenangan atas pemutusan kontrak kerja sama bila rumah sakit turun kelas. Karena mengacu pada Permenkes 99 tahun 2015, harus disepakati oleh tim, apabila akan melakukan pemutusan kontrak.

"Kami tidak punya kewenangan, karena ada tim yang terdiri dari BPJS Kesehatan, dinas kesehatan dan asosiasi faskes, jadi kalau mau turun kelas atau putis kerja sama, yang berwenang memutuskan itu ya dinas kesehatan daerah," pungkas Iqbal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini