nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Kekerasan Seksual di Mojokerto, Menkes Nila Setuju Pelaku Dikebiri

Dewi Kania, Jurnalis · Senin 26 Agustus 2019 14:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 26 481 2096709 kasus-kekerasan-seksual-di-mojokerto-menkes-nila-setuju-pelaku-dikebiri-LChTWx7s5x.jpg Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (Foto: Kemenkes)

HAKIM Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan hukuman pidana kebiri kimia bagi Muh Aris bin Syukur (20). Bahkan, sanksi ini pertama kalinya diterapkan kepada terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap 9 orang anak sejak 2015 di Mojokerto.

Keputusan itu mutlak diberikan kepada terdakwa untuk memberi efek jera. Karena kekerasan seksual masuk ke dalam golongan kejahatan luar biasa.

Terlebih hukum kebiri sejak lama hanya berupa wacana. Padahal sudah diatur lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016, yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (6) dan (7).

 Ilustrasi kebiri kimia

Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek melontarkan dukungannya terhadap hukum kebiri kimia ini. Dia meminta agar masyarakat menghormati undang-undang yang telah dibuat.

"Saya kira kita mendukung dan kita juga melihat kasusnya seperti demikian, saya kira harus kita hormati," ucap Menkes Nila ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta menanggapi  kasus kekerasan seksual anak di Mojokerto, Senin (26/8/2019).

Menkes Nila menegaskan, undang-undang ini tidak boleh dilanggar atas dasar apapun. Ikuti saja prosedurnya yang telah dibuat oleh hakim.

"Kan sesuai undang-undang. Kalau sesuai undang-undang ya kita harus ikut. Kita enggak boleh melanggar undang-undang, gitu saja," terangnya.

 Ilustrasi

Sayangnya, eksekusi tersebut belum juga dilakukan karena masih banyak kontroversi. Karena banyak dokter dan rumah sakit yang menolak, karena dianggap melanggar sumpah jabatan dalam tindakan kebiri ini.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Prof Dr dr Akmal Taher, SpU(K) menjelaskan, pihaknya akan sama-sama mencari jalan keluar atas kasus ini.

"Saya kira kita harus duduk sama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Sekarang kita belum melihat secara pasti, tetapi setiap undang-undang mesti dijalankan. Profesi juga kan memiliki etika yang diucapkan sumpah untuk itu, saya yakin ada jalan keluarnya," kata Akmal.

Dia menegaskan, pemerintah memang harus menjalankan undang-undang. Untuk keputusan dokter pun harus dihormati karena itu merupakan etika profesi.

"Kalau pemerintah kan mesti menjalankan undang-undang. Kalau itu sudah diputuskan undang-undang mestinya dijalankan, tapi bagaimana dan seperti apa, kita mesti menghormati juga profesi yang punya masalah sendiri kan ya karena dia juga punya etika profesi," pungkasnya. 

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini